Protes Tarif Sewa Lahan KAI, Warga Geruduk DPRD Sinergi Jawa Pos

Perwakilan paguyuban pun memilih mendatangi DPRD Ponorogo untuk menyampaikan keluhannya hari Kamis (7/12) kemarin. 

Ketua Paguyuban Mayapada Pinasthi, Pribadi Pancasila Sejati mengungkapkan dua hal yang dikeluhkan. Yakni terkait kewenangan mengelola dan menarik sewa. 

Selama ini status lahan yang disewa masih berupa hak pakai. Sehingga jika mereka mendirikan bangunan, maka tidak bisa mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) sebagai pelindung yang berkekuatan hukum. 

Selain itu, tingginya tarif sewa oleh PT KAI dinilai melenceng dari aturan pemerintah. Terutama kenaikan tarif sewa yang dianggap terlalu tinggi. 

‘’Bahkan bisa mencapai 200 persen naiknya,’’ katanya.

Semestinya, lanjut Pribadi, jika menerapkan peraturan pusat, setiap pemilik buku sewa ditarik sewa 3,33 persen untuk lahan kosong. Sedangkan jika ada bangunannya wajib menambah 6 persen. 

Tapi saat ini kenyataannya setiap pemilik buku sewa tarifnya berbeda-beda. Karena itu, menurut Pribadi, anggota paguyuban yang jumlahnya sekitar 600 orang belum bersedia membayar sewa. 

‘’Sebelum tarif sewa maupun status hukum lahan yang ditempati jelas. Kami akan terus perjuangkan ini,’’ terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Miseri Efendi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT KAI terkait keluhan para anggota penyewa lahan. 

Sejak tahun 2013 lalu, lanjutnya, telah diterbitkan sertifikat hak pakai untuk lahan di atas bekas rel kereta api mulai Babadan-Slahung dan Ponorogo-Badegan. 

‘’Termasuk yang ditempati para anggota paguyuban,’’ jelasnya.  

Terkait tarif sewa, Miseri menyebut ternyata direksi PT KAI menentukan nilai tergantung nilai jual objek pajak (NJOP). Ini menjadi alasan tarif lahan yang berada pada ring satu atau titik strategis lebih tingi dibanding lokasi lainnya. 

Miseri menyebut sesuai informasi dari PT KAI, penyewa dapat mengajukan keberatan tarif untuk mendapatkan keringanan. 

Sedangkan keluhan status hukum lahan yang disewa, Miseri mengatakan masalah tidak akan tuntas jika tak ada regulasi yang bisa mengubah status hak pakai menjadi hak pengelolaan. 

(mn/tif/sib/sib/JPR)