Promo Paket Murah Tidak Bisa di Bawah Rp 20 Juta

Promo Paket Murah Tidak Bisa di Bawah Rp 20 Juta

Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menyatakan, BPIU referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam melakukan pengawasan. Selain itu, BPIU referensi juga digunakan untuk pengendalian penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Pengawasan yang dilakukan terutama terkait dengan layanan yang diberikan kepada jamaah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal. “BPIU referensi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” ujar Arfi.

Bagi penyelenggara umrah, lanjut dia, BPIU referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal.

jamah umrah yang sempat ditelantarkan Abu Tours
(ARINI/FAJAR/Jawa Pos Group)

“Biaya referensi dihitung berdasar standar pelayanan minimal jamaah umrah, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi,” katanya. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi dan sebaliknya.

“BPIU referensi bukan biaya minimal. Jika ada yang menetapkan BPIU di bawah referensi, dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.”

Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan detail mengenai transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi. BPIU referensi juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

Peneliti haji dan umrah PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan bahwa KMA itu terlambat. Walaupun demikian, peraturan tersebut penting untuk diterbitkan Kemenag. “Karena akan menjadi pegangan dan rujukan bagi para agen travel dan juga calon jamaah umrah itu sendiri,” tuturnya kemarin.

Menurut Dadi, dalam KMA ada hal lain yang belum diatur. Yakni standar pelayanan publik yang benar bagi penyelenggara umrah. Standar itu berupa penetapan jadwal keberangkatan dan kepulangan, tiket pesawat, rute, dan hotel.

“Dengan sendirinya, kalau ditetapkan setiap PPIU harus setidaknya menggunakan standar pelayanan publik atau yang minimal seperti apa, maka biasanya harga akan menyesuaikan,” bebernya. 


(lyn/c9/oki)