Produksi Bakso, Sasar Pasar Nigeria

MALANG KOTA – Sebagai kota yang dikenal dengan kuliner baksonya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ancang-ancang memproduksi bakso dalam skala besar.

Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD RPH) pun ditunjuk sebagai pilot project untuk produksi bakso itu. Targetnya, bakso-bakso itu tak hanya melayani pasar lokal maupun nasional. Tapi, juga internasional.

”Setelah saya sidak (inspeksi mendadak) ternyata banyak potensi yang bisa dikembangkan di RPH, tanpa menunggu perda baru,” kata Wali Kota Malang Sutiaji kemarin.

Sebelumnya, Pemkot Malang sudah merencanakan perubahan PD RPH menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas). Rencana yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), diharapkan tuntas sebelum Agustus tahun ini.

”Di RPH ini fasilitasnya lengkap sekali. Nanti akan dikembangkan bagaimana packaging daging,” lanjutnya.



Bahkan, PD RPH nantinya akan bekerja sama dengan universitas. Sutiaji sudah bertemu sejumlah rekanan dan menyatakan kesiapan pihak swasta bekerja sama dengan Pemkot Malang.

Sutiaji menyampaikan, ada owner ritel modern yang siap bekerja sama untuk distribusi pentol dan sosis di wilayah Jawa-Bali. Bahkan, dia menyebut sudah ada pembicaraan dengan Duta Besar Indonesia untuk Nigeria terkait permintaan distribusi pentol. ”Masalah olahan daging ini saya sambut baik. Saya minta pentol bakso segera dibuat. Begitu juga hak intelektualnya, namanya apa, sambil nanti menunggu permintaan. Dubes di Nigeria kebetulan orang Malang, pernah sampaikan katanya butuh lima ton pentol,” jelasnya.

Pengembangan PD RPH sendiri memang diseriusi Sutiaji. Meski nantinya RPH masuk dalam Perumda Tunas.

Untuk urusan penyembelihan hewan PD RPH rata-rata memotong 30–40 ekor sapi per hari. Satu sembelihan selama ini dihargai Rp 55 ribu. ”Untuk operasional dan perawatan saja, hasilnya tidak cukup. Dengan manajemen baru nantinya saya target per hari seratus penyembelihan hewan,” kata pria kelahiran Lamongan itu.

Upaya ini menurutnya untuk menguatkan BUMD Kota Malang, tanpa menunggu perda baru. Nantinya, jika sudah jadi Perumda dengan unit usaha yang banyak, menurutnya banyak juga yang bisa dikerjakan Pemkot Malang. ”Habis ini Ramayana September habis kontraknya, tidak kami perpanjang.

Segera kami nilai berapa nominalnya, kami tuangkan dalam Perda tentang Penyertaan Modal Barang Tidak Bergerak. Nanti membangunnya apa kata Direktur Tunas yang masih kosong. Ini akan jadi Perumda raksasa, termasuk di dalamnya urusan bengkel dan lain-lainnya,” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Penyunting : Dwi Lindawati
Copy Editor : Indra Mufarendra