Problem Pelik di Sekolah Favorit

Salah satu sekolah favorit di Kabupaten Malang, SMP Negeri 4 Kepanjen, memiliki problem pelik. Sekolah yang beralamat di Jalan Kawi, Kepanjen, tersebut tersangkut masalah setelah pengurus komite diberhentikan secara sepihak oleh kepala SMPN 4 Kepanjen Suburiyanto. Ketua Komite di sana, Sugiyanto, menuturkan jika pemberhentian itu tidak diberitahukan kepada seluruh wali murid.

KEPANJEN – Salah satu sekolah favorit di Kabupaten Malang, SMP Negeri 4 Kepanjen, memiliki problem pelik. Sekolah yang beralamat di Jalan Kawi, Kepanjen, tersebut tersangkut masalah setelah pengurus komite diberhentikan secara sepihak oleh kepala SMPN 4 Kepanjen Suburiyanto. Ketua Komite di sana, Sugiyanto, menuturkan jika pemberhentian itu tidak diberitahukan kepada seluruh wali murid.

”Latar belakangnya karena kami disebut tidak mendukung programprogram yang dilaksanakan kepala sekolah yang baru,” kata dia. Sebelum jabatan kasek diemban Suburiyanto, ada nama Rahmad sebagai kasek SMPN 4 Kepanjen. Rahmad menge luarkan
keputusan tentang pengurus komite terbaru dengan masa bakti 2017 hingga
2020. Suburiyanto yang menggantikan posisi Rahmad pada 3 Januari lalu menganulir keputusan tersebut. ”Intinya, kami butuh keadilan karena selama ini apa yang dilakukan kepada kami tidak sesuai regulasi,” tambah Sugiyanto. Dia juga mendasarkan keberatannya pada Undang-Undang (UU) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah. Di dalamnya mengatur jika pengangkatan dan pemberhentian komite sekolah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari wali murid. Problem makin pelik karena pengelolaan uang sekolah juga diungkit.

Subur- sapaan akrab Suburiyantodikabarkan juga meminta komite sekolah melunasi utang kepadanya yang dihasilkan 2013 lalu, saat dia memimpin SMPN 4 Kepanjen. Besaran utang komite sekolah kepadanya, yakni Rp 150 juta. Sisa dari uang pembangunan dua ruang
kelas yang habis senilai Rp 750 juta. Komite sekolah yang keberatan dengan hal itu meminta bantuan kepada tim audit independen.

Hasilnya, diklaim bahwa pembangu nan dua ruang kelas hanya mengha biskan
dana Rp 600 juta. Hasil audit itu juga telah diketahui Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Malang. Kasek SMPN 4 Kepanjen Subur me nampik tuduhan tersebut.
Dia mengaku memiliki misi khusus saat mengungkit besaran biaya pembangu nan
dua kelas yang dilangsungkan pada 2013. Yakni, untuk memancing pihak komite
supaya transparan terhadap keuangan sekolah. ”Dua minggu saya menjabat,
memori (laporan keuangan) sekolah tidak juga dilaporkan,” kata Subur.

Dia juga menyebut jika komite sekolah bertele-tele dalam memutuskan angka
kenaikan gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di sana.
”Ada kenaikan gaji dan biaya wisata ke Lombok yang sudah direncanakan.
Belum dilaksanakan, tapi sudah ditolak (komite),” ujarnya kesal. Terkait dengan pemecatan pengurus komite, Subur bersikukuh jika pengangkatan pengurus
yang baru sudah sesuai prosedur. ”Saya sudah undang 33 wali murid perwakilan
kelas dan mereka sepakat,” tegasnya.

Menanggapi problem itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang M. Hidayat
mengaku sedang menyusun tim khusus untuk menuntaskan perselisihan kedua
belah pihak. ”Akan saya ketuai sendiri tim ini,” tegasnya. Kemarin (6/3) di RM Bojana Puri, dia sudah memanggil Subur untuk membi carakan kasus tersebut.

Pewarta : Farikh Fajarwati
Penyunting : Bayu Mulya
Copy Editor : Dwi Lindawati