Pro dan Kontra Full day School, Ini Penjelasan Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy

Yang menjadi kasak-kusuk. Yang menjadi perdebatan di media sosial (medsos) akhir-akhir ini, telah terjawab tuntas tadi malam (30/6). Rencana sekolah delapan jam dan libur sekolah Sabtu-Minggu yang sempat menuai pro-kontra, dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy MAP.

MALANG KOTA – Yang menjadi kasak-kusuk. Yang menjadi perdebatan di media sosial (medsos) akhir-akhir ini, telah terjawab tuntas tadi malam (30/6). Rencana sekolah delapan jam dan libur sekolah Sabtu-Minggu yang sempat menuai pro-kontra, dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy MAP.

Selama kurang lebih 1,5 jam, eks rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini dengan gayeng menjelaskan hal tersebut ketika berkunjung ke kantor Jawa Pos Radar Malang, tadi malam (30/6).

Muhadjir dengan tegas menyatakan bahwa istilah full day school tidak pernah ada dalam kebijakannya. ”Saya tidak pernah membahas full day school. Ini lebih kepada penguatan karakter,” kata pria asli Madiun ini.

Menurut dia, sebenarnya ada latar belakang utama yang membuat dirinya menerapkan delapan jam belajar dalam sehari serta lima hari sekolah selama sepekan. Salah satunya, persoalan jam belajar guru yang menjadi permasalahan berlarut-larut. Dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005, dijelaskan bahwa guru wajib mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 jam dalam seminggu.

Nah, yang menjadi persoalan, banyak guru tidak bisa memenuhi batas minimal mengajar ini. Di Indonesia, ada sekitar 162 ribu guru yang tidak bisa memenuhi aturan tersebut. Karena itu, agar tunjangan profesi tetap cair, mereka melakukan banyak hal. Salah satunya dengan mengajar di beberapa sekolah. ”Mereka ngamen seperti dosen negeri yang mengajar di kampus swasta itu,” imbuh Muhadjir.

Menurut Muhadjir, persoalan ini sudah berlarut-larut dan tidak pernah dicarikan solusinya. ”Kalau di Kota Malang tidak masalah karena jaraknya dekat-dekat. Kalau di Medan, bisa sampai menempuh 15 kilometer,” imbuh alumnus IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) itu.



Karena inilah, dia mengubah penilaian itu dengan menjadikan sekolah delapan jam tiap hari. Jadi, jam kerja guru sama dengan jam kerja aparatur sipil negara (ASN). ”Itu bukan berarti full day school yang kesannya menakutkan, tidak seperti itu,” katanya.

”Saya harap, sekolah bisa dinamis. Guru melakukan evaluasi sebelum dan sesudah jam mengajar, mereka mau ngapain besoknya juga sudah terencana, dan belajar mengajar tidak hanya di dalam kelas,” imbuh peraih gelar doktor dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Nantinya, dengan delapan jam mengajar, penguatan karakter diharapkan bisa benar-benar diperoleh siswa. Caranya dengan menggunakan broad based curriculum atau kurikulum berbasis luas.

Artinya, sekolah harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. ”Pendidikan kan terpusat di tiga hal, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, tidak tersekat,” kata dia.

Selain itu, dia menegaskan, penghapusan mata pelajaran agama itu sebenarnya tidak ada. Justru, dia meminta agar siswa muslim mengikuti madrasah diniyah. Hal tersebut pun sudah tercantum dan dijelaskan di Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Jadi, sekolah akan bisa bekerja sama dengan madrasah diniyah. Nah, proses belajar mengajar di madrasah diniyah ini juga masuk penilaian. ”Kalau daerah yang madrasah diniyahnya kuat, bisa seperti itu. Di aturan tersebut juga sudah saya jelaskan kalau sekolah harus memanfaatkan lingkungan sekitar, bisa tempat ibadah dan madrasah diniyah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, menurut Muhadjir, program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini mempunyai lima nilai utama untuk diimplementasikan. Yakni, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas.

”Sebenarnya, ada 18 karakter yang menjadi goal dari PPK ini. Namun, yang paling utama ya lima itu. Dan itu digunakan untuk mereformasi sekolah,” ujar alumnus Program Doktor Sosiologi Militer Unair tersebut.

PPK ini pun berkaitan dengan perubahan beban kerja guru. Bahwa, fungsi delapan jam dan lima hari kerja tidak berarti hanya mengajar, tetapi juga mengawasi dan membimbing murid-murid.

Tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. ”Selama ini, yang diakui mengajar itu yang tatap muka. Padahal, tidak melulu seperti itu,” ungkap pria yang kini berumur 60 tahun ini.

Alasan lain tentang program ini adalah meningkatkan pariwisata Indonesia. Dengan hari libur sekolah dan libur pegawai, diharapkan bisa menggeliatkan pariwisata di Indonesia. Nantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) dan Kementerian Pariwisata bersinergi membuat jadwal tentang sejumlah event pariwisata di Indonesia. ”Kalau liburnya bareng, murid-murid bisa lebih mempunyai banyak waktu dengan keluarga,” pungkasnya.