Presiden Restui lanjutkan Proyek Jembatan Kedungkandang, Kira-kira Kapan Selesainya?

MALANG KOTA – Proyek Jembatan Kedungkandang yang mangkrak sejak 2014 itu mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). RI 1 itu meminta agar proyek yang kini disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tetap dilanjutkan pembangunannya.

Restu Jokowi terkait kelanjutan pembangunan proyek Jembatan Kedungkandang itu diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang Hadi Santoso.

”Tapi, kami masih perlu konsultasi dengan pakar hukum (untuk melanjutkan proyek Jembatan Kedungkandang). Itu instruksi dari Wali Kota Malang (Moch. Anton) dan pemerintah pusat,” ujar Sony–sapaan akrab Hadi Santoso–kemarin (31/10).

Menurut Sony, Jembatan Kedungkandang sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, jika proyek pembangunan jalan tol Malang–Pandaan (Mapan) tuntas sesuai target, yakni 2018, lalu lintas di kawasan Malang Timur bakal macet. Itu karena salah satu interchange (pintu tol) berada di Cemorokandang. Jadi, kendaraan yang menuju Bululawang, Tajinan, dan beberapa wilayah di Kota Malang harus melewati Jalan Ki Ageng Gribig hingga Jalan Mayjen Sungkono.

Solusi untuk memecah kemacetan di sepanjang Jalan Ki Ageng Gribig hingga Jalan Mayjen Sungkono adalah dibangunnya Jembatan Kedungkandang. Itu sesuai hasil studi kelayakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sekitar 2011 lalu. Untuk menindaklanjutinya, pemkot merancang proyek Jembatan Kedungkandang dengan estimasi anggaran Rp 54 miliar. Pada 2012 dilakukan pembebasan lahan. Sedangkan 2013, proyek jembatan itu mulai digarap PT Nugraha Adi Taruna (NAT).

Namun, enam bulan setelah pengerjaan, proyek tersebut berhenti. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim menemukan dugaan kerugian uang negara sebesar Rp 11,5 miliar. Hingga kini, pemkot belum melanjutkan pembangunannya.



Saat ditanya kapan konsultasi itu dilakukan, pihaknya menyatakan perlu rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Sebab, proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang ini tidak hanya melibatkan dinas PUPR.

”Kami perlu membicarakannya dengan dinas terkait. Tapi, belum tahu kapan waktunya,” terang Sony.

Dia juga belum memastikan apa yang akan dikonsultasikan. Sebab, banyak permasalahan hukum terkait proyek Jembatan Kedungkandang.  Misalnya, dugaan suap Rp 250 juta yang menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono atau dugaan kerugian negara Rp 11,5 miliar sesuai audit BPKP Jatim atas proyek tersebut.

Pihaknya berusaha mencari jalan keluar yang tepat sehingga proses pembangunan jembatan ini bisa direalisasikan. ”Saya belum tahu, tapi semangat pembangunan Jembatan Kedungkandang terus kami gelorakan,” kata dia.

Pewarta: Aris Syaiful
Penyunting: Mahmudan
Copy Editor: Dwi Lindawati
Grafis: Radar Malang