Presiden Jokowi 8 Kali Minta Maaf saat Pidato di depan Anggota Dewan

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan dan pembekalan terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terpilih periode 2019-2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi setidaknya delapan kali meminta maaf kepada ratusan anggota dewan yang terpilih.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, Presiden Jokowi meminta maaf kepada anggota dewan mulai dari pembahasan regulasi undang-undang yang ?terlalu lama atau berbelit-belit sampai dengan gaji kepala negara yang lebih kecil ketimbang DPR dan DPD.

Pidato Jokowi antara lain meminta kecepatan dalam membuat UU sangat diperlukan. Karena hal itu berpengaruh terhadap ekosistem politik, hukum, sosial. Sehingga hal itu sangat berperan penting. ?”Saya ingin mohon maaf, saya melihat, dan kita ingin semuanya nantinya setiap regulasi bisa dikerjakan dengan cepat,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Senin (26/8).

Jokowi mengatakan sudah saatnya DPR meninggalkan pola lama dalam pembuatan regulasi yang terlalu berbelit-belit. Karena hal itu dinilai terlalu lama pembahasannya. Padahal negara-negara lain sudah semakin cepat dalam membuat regulasi. “Tetapi mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urussn yang berkaitan dengan regulasi kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat UU itu masih bertele tele kita ini, mohon maaf. Saya merasakan,” katanya.



Bahkan Jokowi berujar terlau banyak kunjungan kerja anggota dewan. Sehingga pembahasan regulasi UU tersebit tidak bisa cepat untuk diselesaikan. Mulai dari daftar inventarisasi masalah (DIM). Sampai ke pambahasan yang lebih penting. “Buat DIM dulu, kemudian pembahasan dua kali masa sidang, kemudian ada kunker, ada studi banding di dalam maupun luar negeri, Bagaimana kita bisa cepat kalau ini masih kita teruskan,” katanya.

“Juga masa lah penganggaran, dimulai dengan nota keuangan yang kita bacakan di 16 Agustus, kemudian ada pembahasan Menteri Keuangan di Paripurna, dibalikin lagi ke komisi, dan badan anggaran, step-stepnya, balik lagi ke paripurna, kemudian pandang fraksi fraksi,” tambahnya.

ILUSTRASI: Suasana Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu yang berbunyi ‘biduk berlalu kiambang bertaut’. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Sehingga bagi Jokowi, regulasi yang terlalu lama harus bisa secepatnya diubah. Namun regulasi yang terlalu lama itu tanpa mengurasi ketelitian dan kecermatan. Sehingga UU kita yang disahkan tanpa mengurangi ketelitian. “Saya melihat, ya maaf, apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tampak mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik,” ungkapnya.

“Apakah hal hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita, yang buat kita sendiri kok kenapa kita enggak mengubah yang cepet,” lanjutnya.

Selain itu, RUU yang belum selesai dibahas menurut Jokowi bisa dibahas oleh para anggota dewan yang telah terpilih. Sehingga bisa terus fokus terhadap pembahasannya. ?”Karena yang saya tahu, ini enggak bisa. Karena mestinya yang bertanggung jawab kan lembaganya, sehingga bisa diteruskan periode yang selanjutnya, agar kita tidak kehilangan waktu. Mohon maaf, mohon maaf, ini apa, mengingatkan saja, supaya kita semuanya bekerja lebih cepat,” jelasnya.

Selain itu Presiden Jokowi juga meminta maaf dan menyindir mengenai gaji ?anggota dewan yang lebih tinggi darinya. Karena berdasarkan data yang ia terima gaji yang ia terima lebih rendah. “Saya mohon maaf, sekarang urusan income, pendapat anggota DPR, kan juga sudah lebih besar dari menteri. Bahkan lebih besar dari presiden. Maaf kalo saya keliru,” selorohnya.

Oleh sebab itu dengan gaji yang besar tersebut, Jokowi menginginkan supaya anggota dewan bisa berkerja dengan giat dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin sulit. “Jadi sekali lagi marilah kita bekerja menghadapi tantangan tantangan yang sudah berbeda, tidak seperti yang lalu lalu,” katanya.

Jokowi menambahkan, ada beberapa regulasi yang dibuat DPR malah menjerat masyarakat. Sehingga ke depannya yang berkaitan dengan regulasi harus bisa diselesaikan masalahnya. Mulai dari kecepatan sampai menguntungkan ke masyarakat. “Oleh sebab itu, terkait dengan fungsi legislasi bapak ibu sekalian, saya merasakan regulasi kita ini terlalu banyak, betul betul terlalu banyak dan menjerat kita sendiri,” tuturnya.

“Kenapa enggak dibuat sesimpel mungkin? sesederhana mungkin, sehingga eksekutif ini bisa berjalan lebih cepat dan cepat memutuskan terhadap perubahan perubahan yang ada,” urainya.

Jokowi berujar, membuat target UU yang banyak juga sudah tidak relevan lagi. Karena menurutnya target UU tidak perlu banyak. Terpenting adalah regulasi yang dibuat tidak berlu lama dan berbelit-belit untuk saat ini.

?”Jangan sampai kita ini masih seperti dulu dulu, targetnya membuat UU sebanyak-banyaknya. Menurut saya sudah tidak relevan, menurut saya, membuat undang undang tidak usah banyak banyak, tapi yang dibutuhkan rakyat, dan itu memberikan fleksibilitas yang cepat terhadap eksekutif dalam bekerja,” pungkasnya.