Predikat WTP Jadi Modal Kemendag Hadapi Faktor Eksternal Perdagangan

JawaPos.com – Keberhasilan Kementerian Perdagangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diapresiasi sejumlah kalangan. Perolehan opini WTP ini mengindikasikan adanya perbaikan internal. Ini menjadi modal untuk mengambil kebijakan tepat terhadap faktor eksternal di sektor perdagangan.

“Artinya decision making yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan yang baku dalam birokrasi pemerintahan. Tinggal bagaimana kebijakan itu bisa lebih tajam jadi kinerja eksternal mereka juga harus naik,” kata Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengenai predikat WTP yang diterima Kemendag, Jumat (14/6) malam.

Eko berharap perbaikan ini dapat menjadi modal kementerian yang kini dipimpin Enggartiasto Lukita, mengambil kebijakan ke depannya lebih menghadapi eksternal faktor di sektor perdagangan.

Saat ini, lanjut Eko, terdapat pengaruh eksternal yang menyebabkan tersendatnya ekspor nasional. Salah satunya adalah kampanye negatif yang terus dilancarkan pada produk sawit dan turunannya. Ditambah lagi dengan perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan China yang memberikan dampak secara global.



Pemberian status WTP, menurut Eko, menunjukkan adanya perbaikan internal yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan, mengingat tahun sebelumnya kementerian tersebut masih mendapatkan sejumlah catatan dari BPK “Berarti ada kemauan memperbaiki catatan hasil dari ikhtisar pemeriksaan BPK. Menurut saya itu perlu apresiasi,” katanya.

Seperti diketahui, Kemendag kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari BPK RI yang ke-8 secara berturut-turut sejak tahun 2011.

Penyerahan Opini atas Laporan Keuangan Tahun 2018 tersebut diterima oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dari Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Rabu 12/6/2019 di Auditorium BPK RI yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan dan sejumlah Pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya di Lingkungan Auditorat KN II BPK RI.

Menurut Menteri Enggar, opini WTP ini menunjukkan kerja keras dan komitmen yang kuat dari Jajaran pimpinan Kementerian Perdagangan. “Saya juga menyampaikan rasa terima kasih atas bukti komitmen dan tekad dari seluruh entitas di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam menyajikan Laporan Keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” kata Enggartiasto.

Dalam penyerahan WTP tersebut menurut Mendag masih ada catatan BPK yang perlu menjadi perhatian Kementerian Perdagangan terkait dengan proses hibah aset berupa gedung bangunan pasar dan peralatan mesin yang berasal dari dana tugas pembantuan, yang segera akan Kemendag tindaklanjuti.

Ia menyebutkan, selain tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok dan menekan inflasi serta meningkatkan ekspor dan kerjasama dengan negara lain, Kementerian Perdagangan juga selalu berupaya untuk tetap menerapkan sistem pengendalian yang efektif. Caranya yakni dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas laporannya.

Kementerian Perdagangan akan terus berupaya untuk mempertahankan opini WTP tersebut di waktu mendatang dengan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap entitas, dalam pengelolaan keuangan negara.

Editor : Mohamad Nur Asikin