PPP: Pemerintah Harus Menjamin Peredaran Daging Bersertifikat Halal

JawaPos.com – Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan mendapat respons dari banyak pihak. Terutama kalangan muslim. Sebab permendag itu mengatur soal tentang halal atau tidaknya daging.

Reaksi itu muncul dari Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz. Dia menyayangkan sempat munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk Hewan. Beruntung Permendag itu sudah direvisi. Sehingga, tak memungkinkan masuknya daging impor non-halal ke Indonesia.

“Sebagai negara mayoritas muslim, pemerintah harus menjamin peredaran daging di pasaran mengantongi sertifikasi halal, termasuk daging impor yang masuk ke Indonesia,” kata Aziz kepada wartawan, Selasa (17/9).

Dia menyebut, bagi umat Islam makanan bukan hanya barang layak konsumsi atau tidak saja. Tetapi harus halal dan baik. Semua makanan harus dipastikan kehalalannya.



“Semua hewan yang dagingnya dikonsumsi harus melalui proses penyembelihan secara Islami. Negara pengekspor harus memastikan memiliki lembaga yang memastikan halal tidaknya produk pangan,” jelas Aziz.

Aziz mengaku sejak munculnya Permendag nomor 29/2019 banyak masukan dan protes yang dilayangkan umat muslim, khususnya dari konstituen PPP. Umat Islam sempat heran kenapa Kemendag menerbitkan peraturan tersebut yang sempat meresahkan.

“Kemendag dan kementerian lainnya jangan sampai kembali mengeluarkan peraturan yang merugikan konsumen khususnya umat Islam,” pungkas Aziz.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyayangkan munculnya Permendag nomor 29/2019. Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim mendorong peraturan itu direvisi. Alasannya, sosial budaya orang Indonesia yang menginginkan daging halal untuk dikonsumsi.

“Budaya di Indonesia, produk terutama makanan yang tidak disertai dengan logo halal sangat penting. Kalau tidak halal mereka tidak mau membelinya,” kata Lukmanul Hakim. Dia menyadari bahwa Permendag yang tidak mensyaratkan halal bisa menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda.

Sementara itu sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengklaim dengan adanya Permendag nomor 29/2019 bukan berarti produk-produk hewan tanpa label halal bisa tembus masuk ke pasar Tanah Air.

Ketentuan halal sudah diatur di Peraturan Menteri Pertanian. Dalam proses pemberian rekomendasi, Kementerian Pertanian akan memastikan produk yang akan didatangkan dari luar negeri sudah memiliki sertifikat halal. “Kami akan memasukkan pasal terkait persyaratan halal untuk produk hewan di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019,” ujar Enggartiasto.