PPP Ajak Masyarakat Lawan DPR

PPP Ajak Masyarakat Lawan DPR

Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan, alasan tidak menghadiri pelantikan tiga pimpinan MPR itu yakni, sebagai bukti konsistensi PPP dan keberpihakan nyata PPP terhadap gelombang penolakan masyarakat sipil terhadap perubahan UU MD3.

“PPP tidak hadir dalam pelantikan tambahan pimpinan MPR siang hari ini. Hal ini merupakan bagian dari kesungguhan PPP,” ujar Romahurmuziy di Jakarta, Senin (26/3).

Pria yang biasa disapa Gus Romi itu mengajak semua pihak bergabung untuk menandatangani petisi penolakan UU MD3. Saat ini penolakan itu dilakukan di laman change.org. Di laman tersebut sudah ada 220.330 orang masyarakat sipil yang mendatagani petisi tersebut.

“Konfirmasi petisi dari change.org sudah saya terima pada 22 Maret lalu sebagaimana terlampir. Ayo terus bergerak untuk kebaikan dan keunggulan Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, ada empat poin yang dipermasalahkan PPP dalam UU MD3. Pertama, soal perubahan 4 pasal, yakni pada pasal 73 yang menyebutkan adanya prosedur paksa dengan bantuan kepolisian atas pemanggilan pihak-pihak lembaga negara atau warga oleh DPR. Kedua, pasal 122 yang kemungkinan pemidanaan masyarakat yang mengkritik DPR dan anggota DPR?.

Ketiga, pasal 245 menyetakan adanya prosedur tambahan melalui Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memanggil anggota DPR sehubungan dugaan tindak pidana. Keempat, pasal 247a tentang tambahan pimpinan MPR menjadi 8 orang. Hal itu jelas sangat memboroskan keuangan negara.

“Berikut kecerobohan alokasi pimpinan untuk partai-partai yang berpotensi abuse of power secara kolektif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan, sikap itu ditempuh sebagai bentuk komitmen dari internal partinya. Pasalnya sejak pembahasan UU MD3 pihaknya telah melakukan keberatan dalam rapat gabungan dan pendapat dari masyarakat sipil, soal ?beberapa pasal di dalam UU tersebut, termasuk di dalamnya adalah penambahan kursi Pimpinan MPR RI.

Sikap ini sebagai bagian dari menjalankan dan mendorong prinsip demokrasi yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, dalam bernegara.


(gwn/JPC)