PPDB Sekolah Negeri, Disdik Wajib Ikuti Sistem Zonasi

Disdik Jangan Menambah Syarat PPDB untuk Siswa Baru Sekolah Negeri

JawaPos.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2018/2019. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 14/2018 tentang PPDB. Permendikbud tersebut mengatur PPDB untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, SMK sederajat.

Mendikbud Muhadjir Effendy menturkan, penerbitan permendikbud itu bertujuan memperbaiki beberapa ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan PPDB. Mulai dari persyaratan, seleksi, sistem zonasi, termasuk pengaturan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, dan jumlah rombongan belajar dalam satu satuan pendidikan

“Supaya PPDB pada satuan pendidikan formal berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan,” ungkap Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu (30/5).

Proses PPDB di Kaltim. (Adiel Kundara/Bontang Post/Jawa Pos Group)

Adapun hal yang diatur di dalam permendikbud itu antara lain, waktu pelaksanaan PPDB untuk sekolah negeri yang mulai berlangsung sejak Mei atau sebelum bulan Juni-Juli. Selanjutnya, mengenai persyaratan usia.



“Misalnya pada jenjang SD, usia 7 tahun wajib diterima, kecuali bagi peserta didik yang tidak mampu pada satuan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan di daerah 3T, serta penghapusan ketentuan rombongan belajar,” jelas Muhadjir.

Selain itu, jarak rumah calon siswa ke sekolah sesuai ketentuan zonasi. Khusus untuk SMK tidak diberlakukan sistem zonasi. Bahkan SMK dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus terkait bidang, program dan kompetensi keahlian.

“Pengaturan penggunaan sistem zonasi demi pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekolah negeri wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB,” tuturnya.

Dalam PPDB, Pemda wajib membuat kebijakan daerah dengan berasaskan objektivitas, transparansi, akuntabillitas, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu, seperti sekolah keagamaan.

Muhadjir menegaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) wajib memastikan proses PPDB untuk
sekolah yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan zonasi yang ditetapkan.

Dengan demikian, Disdik dan sekolah negeri tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya pada PPDB di luar ketentuan Permendikbud Nomor 14/2018.

“Kepala sekolah dan guru saya minta untuk mensosialisasikan PPDB dan memotivasi siswa dengan baik. Jangan sampai ada salah paham dan menimbulkan masalah di kalangan siswa dan orang tua,” pungkasnya.

Selain itu, Muhadjir berharap adanya dukungan peran aktif pemerintah daerah dalam menyebarluaskan peraturan/kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Sehingga dapat mewujudkan sekolah tertib, disiplin, konsisten, dan sesuai dengan harapan.

(rgm/JPC)