Potensi Rp 100 M, Setornya Rp 7 M

MALANG KOTA – Percayakah Anda, dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin padat di Kota Malang, dari sisi retribusi parkir hanya mampu setor Rp 7 miliar per tahun?  Yang jelas, pernah ada kajian akademis yang menyatakan bahwa potensi retribusi parkir di Kota Malang diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Inilah yang juga membuat penasaran Wali Kota Malang Sutiaji. Tingginya potensi retribusi parkir itu diungkap Sutiaji di hadapan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengikuti lelang kinerja beberapa waktu lalu. Termasuk hadir Kepala Dishub Kota Malang Kusnadi. Apakah njomplangnya potensi dengan penghasilan yang disetor dishub itu mengindikasikan adanya kebocoran?

”Kami akan kroscek lagi. Seharusnya (retribusi parkir dari dishub) bisa sampai Rp 100 miliar sesuai kajian akademisi,” ujar Sutiaji kemarin.

Hasil penelusuran Jawa Pos Radar Malang yang diolah dari berbagai sumber, retribusi parkir yang disetor dishub tidak pernah sampai Rp 10 miliar. Pada 2013 misalnya, realisasi retribusi parkir hanya Rp 2,3 miliar; tahun 2014 naik tipis menjadi Rp 2,4 miliar; tahun 2015 Rp 3,3 miliar; kemudian pada 2016 naik hampir 100 persen, yakni Rp 6 miliar. Pada 2017 lalu berkisar Rp 7,1 miliar.

Sementara tahun 2018 ini, dishub ditarget menghasilkan Rp 7,5 miliar. Sedangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019, retribusi parkir hanya naik Rp 2,5 miliar. Sehingga menjadi Rp 10 miliar.



Besarnya selisih antara potensi yang dikaji akademis dengan realisasi yang disetor dishub membuat Sutiaji menggali celah kemungkinan adanya kebocoran. ”Ini (kebocoran) yang harus kami kaji dan carikan solusi,” kata mantan anggota DPRD Kota Malang itu.

Salah satu upaya yang akan dilakukan Sutiaji adalah mengkaji berapa titik parkir yang sebenarnya. Sesuai data dishub, tercatat sekitar 570 titik parkir. Sementara juru parkir (jukir)-nya berkisar 2.271 jiwa. Dengan demikian, jika ada titik parkir yang belum terdaftar, terindikasi ”dimainkan”. ”Kami harus tertibkan agar jumlah titik parkirnya akurat,” terang politikus Partai Demokrat (PD) itu.

 

Dishub Tak Urus Parkir Lagi

Pria asal Lamongan ini juga menyiapkan solusi lain. Ke depan, dishub tidak lagi mengelola parkir. Tapi, dishub hanya mengurus lalu lintas (lalin) dan transportasi masal.

Khusus untuk pengelolaan parkir, Sutiaji berencana membentuk badan umum layanan daerah (BLUD). ”Nanti ada sendiri yang menangani parkir. Supaya dishub bisa fokus menangani lalu lintas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadishub Kota Malang Kusnadi tidak bisa dikonfirmasi. Tapi sebelumnya, dia merespons positif rencana Sutiaji membentuk BLUD. ”Kami senang jika fokus ngurus lalu lintas saja,” katanya.

Mantan camat Lowokwaru itu mengaku kewalahan mengurus retribusi parkir sekaligus lalin. Apalagi, saat ini lalu lintas di Kota Malang sering macet. Jadi, dibutuhkan konsep rekayasa yang bagus. ”Butuh rekayasa lebih karena jalan di tengah kota relatif sama (macet). Tapi, jalan masuknya lebih besar (ada jalan tol),” terangnya.

Legislator Dukung Sutiaji

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Abdurrochman menyampaikan, pihaknya sudah pernah melakukan hearing (dengar pendapat) dengan dishub. Dalam hearing itu, dishub hanya berani ditarget Rp 10 miliar untuk pemasukan retribusi parkir tahun 2019. ”Dishub beraninya hanya Rp 10 miliar,” ungkap politikus PKB ini.

Disinggung mengenai titik parkir, Abdurrochman mengaku hingga kini belum mengetahuinya. Pihaknya sudah meminta data titik parkir kepada dishub, tapi hingga kini belum diberikan.

Padahal, jumlah titik parkir itu menjadi referensi legislator untuk menentukan target retribusi parkir setiap tahunnya. ”Kami minta dijelaskan titik parkirnya, tapi alasannya masih belum ada waktu itu,” terangnya.

Pihaknya bakal mendukung penuh keinginan Sutiaji untuk menaikkan target retribusi parkir hingga ribuan persen. ”Tentu kami mendukung kalau Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji) punya rencana menaikkan retribusi parkir,” tandasnya.

Lebih lanjut, meningkatnya jumlah pemasukan retribusi parkir tersebut juga bakal mendukung percepatan realisasi program pemerintah. Jadi, banyak program yang bisa direalisasikan untuk kepentingan masyarakat. ”Kalau pendapatan asli daerah (PAD) naik, pasti bakal banyak program yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra M. Ula. Menurut dia, manajemen pengelolaan parkir juga harus ditata ulang. ”Titik parkirnya juga harus dipetakan ulang,” tandas anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Malang ini.

Menurut dia, semua pihak sebaiknya juga diajak bicara. Mulai dari dishub, jukir, dan perwakilan masyarakat. ”Mau mereka seperti apa untuk menata parkir ini. Harus duduk bersama,” terangnya.

Pewarta: Imam Nasrodin
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan