Potensi Parkir Bisa Rp 3,5 Miliar, tapi…

JUNREJO – Penyelesaian peraturan daerah (perda) penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Batu kini dikebut. Sebab, dengan produk hukum ini diharapkan parkir di Kota Wisata yang masih ”amburadul” ini bisa tertata.

Selain itu, dengan perda ini diharapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu dari sektor retribusi parkir tidak akan meleset dari target lagi. Seperti diketahui, sudah delapan tahun ini target parkir di Kota Batu tidak pernah terealisasi.

Di semester pertama (Januari sampai Juni) 2019, dari target retribusi parkir Rp 1,5 miliar baru terealisasi sekitar Rp 104 juta. Padahal, mengacu data tahun lalu kunjungan wisatawan di Kota Dingin ini mencapai 5,6 juta. Artinya, ada potensi besar dari retribusi parkir.

Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Nurochman mengatakan, dengan adanya perda parkir ini diharapkan Pemkot Batu dapat memanajemen titik parkir yang ada. Serta, menentukan besaran tarif yang diperbolehkan.

”Jika perda parkir sudah ditetapkan, diharapkan bisa meningkat perolehan PAD-nya dari retribusi atau pajak parkir,” jelasnya. Bagi Nurochman, yang diutamakan saat ini tidak hanya menyoal tentang perubahan kenaikan tarif parkir. Namun, juga soal manajemen pengelolaan parkir.

”Adanya perda baru tentang parkir nanti, pemkot harus bisa mendata jumlah titik-titik parkir dan jumlah juru parkir resmi di Kota Batu. Kemudian nanti sistem (dengan jukir), entah setoran atau bagi hasil, masih dibahas lagi selanjutnya,” kata dia.

Menurut Nurochman, sebenarnya potensi parkir di Kota Batu memang besar. ”Saat rapat fraksi, kami pernah menyimulasikan 330 titik parkir dengan tarif lama (Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2 ribu untuk kendaraan roda empat), dalam setahun bisa mendapatkan nilai mencapai Rp 3,5 miliar,” kata politikus PKB itu. Namun nyatanya, selama ini pendapatan retribusi parkir tidak pernah menggembirakan.

Apakah akan menggandeng pihak ketiga atau swasta untuk mengelola parkir agar bisa mencapai target, Nurochman mengaku masih akan dibahas lebih dalam lagi. ”Ya, tetapi tidak sembarangan dilemparkan kepada pihak ketiga, (sebab) selama jukir bisa kooperatif tidak melakukan kecurangan (pasti bisa memenuhi target retribusi),” kata dia.

Yang pasti, lanjut Nurochman, Pemkot Batu lebih cermat untuk mengambil segala potensi keuntungan dari retribusi parkir. ”Selain itu juga mengenai kesejahteraan juru parkir (jukir) yang harus diperhatikan. Jangan sampai, retribusi parkir tinggi tetapi jukir tidak sejahtera,” kata dia.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengakui ada banyak hal yang masih perlu dibenahi terkait kinerja bawahannya. Dia menjelaskan dengan adanya perda parkir ini kemudian bisa menjadi acuan untuk membuat aturan agar bisa mendongkrak PAD dari retribusi parkir.

”Ini juga untuk mengantisipasi kebocoran adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis. Memang itu sulit sekali karena pemkot sendiri tidak bisa melakukan pendataan yang akurat soal potensi parkir. Nanti tahun 2020 kita mulai lakukan pendataan,” jelas dia.

Perda parkir ini nanti, jelas Dewanti, juga mengatur sanksi tegas bagi jukir yang ”nakal”. ”Jika perda parkir yang baru nanti sudah disahkan, pihak terkait langsung bisa memberikan sanksi tegas bagi jukir yang melanggar aturan karena sudah ada dasar hukumnya. Kalau sekarang kan belum ada,” jelasnya.

Untuk penentuan tarif parkir, jelas Dewanti, akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. ”Sebelumnya akan dilakukan survei ke lapangan bersama pihak terkait, tenaga ahli, dan konsultan,” kata istri Eddy Rumpoko itu.

Apakah tetap Rp 1 ribu untuk roda dua dan Rp 2 ribu untuk roda empat. ”Atau naik bahkan bisa turun, itu tergantung hasil dari pembahasan ranperda ini,” pungkas Dewanti.

Pewarta : Nugraha
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Aris Dwi Kuncoro