Posko Pengaduan Penahanan Ijazah

Posko Pengaduan Penahanan Ijazah

ILUSTRASI
(Dok. JawaPos.com)

MAYANGAN – Adanya kasus penahanan ijazah di salah satu sekolah Kota Probolinggo, masih jadi sorotan Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Karenanya, komisi ini berencana membuka posko pengaduan terkait penahanan ijazah maupun ijazah belum bisa diambil di sekolah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis mengatakan, posko akan didirikan karena masih ada sekolah yang belum menyerahkan ijazah muridnya. Meski murid tersebut sudah lama lulus.

“Masih ada warga yang bingung akan melapor kemana ketika ada ijazah yang tidak bisa diambil. Makanya, kami putuskan agar membentuk posko pengaduan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP), Senin (5/2).

Senin (5/2), Komisi I DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Probolinggo. Serta, perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispora) Kota Probolinggo dan SMAN 2 Kota Probolinggo. Dalam RDP itu, dibahas soal masalah penahanan ijazah siswa.

Aziz mengatakan, posko pengaduan ini akan dibuka dan akan fokus untuk menerima pengaduan soal ijazah sekolah tingkat menengah yang belum diberikan kepada siswa. Sebab, dari temuan Komisi I dalam inspeksi mendadak dua pekan lalu, masih ada sekolah yang menahan ijazah siswa karena belum mampu menyelesaikan administrasi di sekolah. Ada juga yang tidak mengambil ijazah karena belum menyelesaikan praktik kerja industri (prakerin).

“Kalau penjelaskan kepala sekolah saat itu siswa ikut UAS (ujian akhir sekolah). Tapi, prakerin-nya menyusul setelah UAS. Ini kan aneh, kok bisa tugas sekolah seperti prakerin dikerjakan setelah UAS,” ujar politisi PKB itu.

Aziz juga meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Probolinggo Sri Yuliasih mendata jumlah ijazah siswa yang sejauh ini masih berada di sekolah. “Jika memang ijazah itu belum diambil karena terkendala biaya, kami akan upayakan melalui anggaran pemerintah bisa segera diambil,” ujarnya.

Sedangkan, Sri Yuliasih mengatakan, tidak ada sekolah yang menahan ijazah muridnya. “Yang ada justru siswa itu belum mengambil ijzah ke sekolah. Bahkan, ada yang belum melakukan cap tiga jari,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Yuli itu.

Menurutnya, itu biasanya terjadi di sekolah kejuruan, karena setelah lulus banyak siswa yang langsung berkerja. “Bulan Mei itu biasanya tahun ajaran berakhir. Tapi, ijazah itu biasanya baru datang di Agustus. Sedangkan, siswanya sudah banyak yang kerja di luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri,” jelasnya.

Yuli memastikan pengambilan ijazah tidak dikenakan biaya. Menurutnya, bila siswa itu membayar juga akan digunakan untuk apa. Sebab, tahun anggarannya sudah selesai. “Jika dibayarkan pun masuk ke silpa (sisa lebih penggunaan anggaran),” ujarnya.

Namun, menurut Yuli, masih ada orang tua yang enggan mengambil ijazah anaknya karena malu masih memiliki tanggungan ke sekolah. “Kami akan segera menyurati sekolah untuk mendata ijazah yang belum diambil,” ujarnya.

(br/put/mie/mie/JPR)