Politikus PKS Minta PBB Turun Tangan Mencegah Korban Sipil di Kashmir

Roy Suryo Sindir Mobil Dinas Menteri Kok Pakai Brand Jepang - JPNN.com

Sabtu, 24 Agustus 2019 – 17:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA – Situasi Kashmir memanas setelah 5 Agustus 2019 India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir dan Jammu bagian India yang sudah berlangsung tujuh dekade. Hal ini menimbulkan reaksi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan hingga menyebabkan pecah konflik di perbatasan India-Pakistan yang mengakibatkan 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka.

Pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India sendiri membuat militer dan paramiliter India merangsek masuk Kashmir, menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.

Merespons hal itu, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini merasa prihatin. Pasalnya, kondisi Kashmir yang mencekam dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya perempuan, orang tua dan anak-anak.

“Kita tahu konflik di Kashmir mengalami eskalasi dalam beberapa pekan ini. Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India membuat kita tidak tahu persis yang terjadi di sana. Tetapi dari informasi berkembang suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Tentu kita prihatin atas kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli dalam keterangan persnya, Sabtu (24/8).



Menurut Anggota Komisi I DPR ini, dunia internasional khususnya PBB turun tangan unruk mencegah korban warga sipil di Kashmir.

Menurutnya, PBB tidak boleh tinggal diam. Demi keselamatan warga sipil, PBB harus meminta India dan Pakistan yang berkonflik atas wilayah tersebut untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.

“Demikian halnya Pemerintah RI harus lebih pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan, dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik memang semestinya bersikap netral tapi atas nama kemanusiaan dan perdamaian dunia Indonesia tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR ini meminta Menteri Luar Negeri melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

BERITA LAINNYA INDEKS BERITA