KEPANJEN – Tugas berat dipikul para personel penyelenggara Pemilu 2024. Terutama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pesta demokrasi di tempat pemungutan suara (TPS). Kasus kematian ratusan PPS se-Indonesia pada Pemilu 2019 menjadi catatan jelang Pemilu 2024. Untuk memastikan kesehatan para personel KPUD hingga tingkat desa, Kabupaten malang Pemkab Malang berjanji membantu pemeriksaan kesehatan semua petugas penyelenggaraan pemilu.
”Kami mendorong agar semua penyelenggara pemilu sehat. Kami akan sediakan cek kesehatan jelang proses pelaksanaan pemilu. Minimal sebulan sebelum pekerjaan utama dilakukan 2024, akan ada cek kesehatan. Pemda akan memberi fasilitasi,” kata Wabup Malang Didik Gatot Subroto. Kabupaten Malang mempunyai 1.170 anggota PPS yang baru saja dilantik. Kemudian ada 165 anggota PPK serta komisioner KPUD Kabupaten Malang.
Sehingga, jumlah petugas pemilu sekitar 1.300-an jiwa. Pemkab Malang berharap pemeriksaan kesehatan gratis kepada penyelenggara coblosan bisa mendukung pelaksanaan pemilu tanpa harus jatuh korban karena panitia kelelahan. KPUD Kabupaten Malang pun menyambut baik usulan ini. Sebab, KPU RI ternyata tidak mengalokasikan anggaran untuk cek kesehatan petugas di daerah.
APBN hanya melayani penganggaran untuk pelaksanaan teknis pemilu. ”Kami anggap ini hal luar biasa. Anggaran 2023 belum ada pos anggaran untuk cek kesehatan badan adhoc,” ujar Ketua KPUD Kabupaten Malang Anis Suhartini. (fin/nay)
KEPANJEN – Tugas berat dipikul para personel penyelenggara Pemilu 2024. Terutama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pesta demokrasi di tempat pemungutan suara (TPS). Kasus kematian ratusan PPS se-Indonesia pada Pemilu 2019 menjadi catatan jelang Pemilu 2024. Untuk memastikan kesehatan para personel KPUD hingga tingkat desa, Kabupaten malang Pemkab Malang berjanji membantu pemeriksaan kesehatan semua petugas penyelenggaraan pemilu.
”Kami mendorong agar semua penyelenggara pemilu sehat. Kami akan sediakan cek kesehatan jelang proses pelaksanaan pemilu. Minimal sebulan sebelum pekerjaan utama dilakukan 2024, akan ada cek kesehatan. Pemda akan memberi fasilitasi,” kata Wabup Malang Didik Gatot Subroto. Kabupaten Malang mempunyai 1.170 anggota PPS yang baru saja dilantik. Kemudian ada 165 anggota PPK serta komisioner KPUD Kabupaten Malang.
Sehingga, jumlah petugas pemilu sekitar 1.300-an jiwa. Pemkab Malang berharap pemeriksaan kesehatan gratis kepada penyelenggara coblosan bisa mendukung pelaksanaan pemilu tanpa harus jatuh korban karena panitia kelelahan. KPUD Kabupaten Malang pun menyambut baik usulan ini. Sebab, KPU RI ternyata tidak mengalokasikan anggaran untuk cek kesehatan petugas di daerah.
APBN hanya melayani penganggaran untuk pelaksanaan teknis pemilu. ”Kami anggap ini hal luar biasa. Anggaran 2023 belum ada pos anggaran untuk cek kesehatan badan adhoc,” ujar Ketua KPUD Kabupaten Malang Anis Suhartini. (fin/nay)
