Polisi Lindungi Dua Cawali yang Jadi Tersangka KPK

MAKIN KLIK: Ketua DPC PKB Kota Malang Moch. Anton (kiri) dan Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang Ya’qud Ananda Gudban dalam acara silaturahmi politik di Baiduri Sepah kemarin sore (17/7).

MALANG KOTA – Penetapan status tersangka terhadap dua calon wali kota (Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban) Rabu lalu (21/3) membuat polisi makin gencar mengawasi media sosial (medsos). Korp berbaju cokelat itu mengantisipasi pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momen untuk melakukan kampanye hitam.

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menyatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring medsos melalui Tim Cyber Patrol. Tim itu akan memeriksa semua akun yang ditengarai berpotensi melakukan kampanye hitam untuk menjatuhkan dua cawali yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. ”Tugas kami melakukan konter opini dan peneguran (jika ada yang melakukan kampanye hitam),” ujar Asfuri kemarin (24/3).

Asfuri menambahkan, Tim Cyber akan menelusuri adanya indikasi kampanye hitam dalam tahapan pilwali Malang 2018. Begitu juga dengan kampanye di medsos yang sifatnya menjatuhkan, polisi juga akan menegurnya. Asfuri menyatakan, peneguran itu disertai dengan permintaan penghapusan konten atau komentar yang dianggap menjatuhkan pasangan calon (paslon) tertentu. ”Kalau tidak diindahkan, ya tentu ada penindakan,” kata mantan Kabag Ops Polrestro Jakpus itu.

Mantan Wakapolres Jayawijaya itu menyarankan pihak yang merasa dirugikan segera melapor ke Polres Malang Kota (Makota). Pihaknya berjanji akan langsung meresponsya. Selain itu, Polres Makota juga berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Malang. Tujuannya untuk mengawasi gerakan yang terindikasi melakukan kampanye hitam. ”Nanti panwas koordinasi dengan penyidik, apakah ada tindak pidana atau tidak,” kata polisi dengan dua melati itu.

Jika sudah ada laporan dari panwas, kata Asfuri, pihaknya akan melakukan pendalaman, apakah kasus yang dimaksudkan masuk dalam tindak pidana atau masuk dalam pelanggaran pilwali. Dari situlah polisi bisa menyimpulkan laporan tersebut. ”Jika terpenuhi unsur pidananya, maka laporan dilimpahkan ke kepolisian,” kata dia.

Terpisah, Anggota Panwaslu Kota Malang Iwan Sunaryo menyatakan, pihaknya belum mendapat laporan adanya kampanye hitam atau kampanye negatif. Ditanya apakah panwas menemukan adanya indikasi kampanye yang merugikan itu, Iwan menyebut belum ada. ”Belum ada,” singkatnya.

Seperti diberitakan, Rabu lalu (21/3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 19 tersangka baru terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P 2015 Kota Malang. Dari 19 tersangka itu, dua di antaranya adalah cawali dalam pilwali 2018. Yakni, Moch. Anton dan Ya’qud Ananda Gudban. Anton yang berpasangan dengan Syamsul Mahmud diusung tiga partai politik (parpol), yakni PKB, Gerindra, dan PKS. Sedangkan Nanda –panggilan Ya’qud Ananda Gudban– berpasangan dengan Ahmad Wanedi. Paslon ini diusung PDIP, Hanura, PAN, dan PPP.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Editor: Arif
Penyunting: Mahmudan