Polisi Kian Leluasa Awasi Dana Desa

Polres Malang dipastikan kian leluasa mencermati pengelolaan dana desa (DD). Sebab, saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), anggota Bhabinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) bakal dilibatkan. Hanya saja, tugasnya sebatas mengikuti proses pembahasan.

KEPANJEN – Polres Malang dipastikan kian leluasa mencermati pengelolaan dana desa (DD). Sebab, saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), anggota Bhabinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) bakal dilibatkan. Hanya saja, tugasnya sebatas mengikuti proses pembahasan.

Poin tersebut menjadi bagian dari materi yang diteken dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan Bupati Malang Rendra Kresna dan Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung di gedung dewan kemarin (26/10).

Rendra menyatakan, langkah kerja sama dengan Polres Malang menjadi tindak lanjut kesepakatan antara Kapolri Jendral Tito Karnavian, Mendagri Cahyo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Putro Sandjojo Jumat (20/10) lalu di Jakarta.

Karena kesepakatan tersebut masih bersifat nasional, pertemuan kerja sama kemarin bertujuan untuk mengkonkretkan di wilayah Kabupaten Malang. ”Melalui MoU antara pemerintah dan Polres Malang kali ini, akan membahas secara rinci mengenai pembekalan guna pengawasan polisi nantinya,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung menegaskan, anggota polisi akan langsung diterjunkan guna melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan terkait permasalahan DD. Secara teknis, polisi melalui Bhabinkamtibmas akan mengikuti rapat penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). ”Hal ini bertujuan untuk melakukan pengawasan dan memunculkan tranparansi mengenai anggaran DD,” tegas Yade.



Lantas, bagaimana jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran. Yade menjawab, Bhabinkamtibmas berhak mengingatkan serta memberikan saran kepada kepala desa saat ditemukan adanya indikasi tidak sesuai dengan apa yang sudah dibahas di rencana anggaran biaya (RAB) APBDes. Di mana dari data yang didapatkan tersebut, akan dilaporkan kepada kapolsek setempat. Tidak berhenti di situ, Kapolsek kemudian akan berkoordinasi dengan Kasatreskrim Polres Malang.

”Menanggapi laporan tersebut, kami tidak akan langsung mengambil tindakan audit, itu kami limpahkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kepala desa yang bersangkutan,” sambung Yade.

Yade menambahkan, rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh inspektorat daerah kepada kepala desa, akan berlanjut kepada pemeriksaan secara mendalam. ”Jika dalam 10 hari kepala desa tidak memberi tanggapan tentang rekomendasi tersebut, kami akan upayakan penegakan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yade. Rencananya, agenda seperti ini akan terus dilakukan secara rutin, termasuk mengenai aturan dan pertanggungjawaban DD.

Terdapat sepuluh aturan yang menjadi dasar kerja sama antara pemerintah dan polisi, terkait pengawasan DD. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang N23 Tahun 2014 tentang Pemda. ”Kami tidak ada tendensi untuk menjerumuskan kepala desa, justru kami ingin menjauhkan mereka dari tindakan penyelewengan dana,” papar Yade.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Malang AKP Azi Pratas Guspitu menuturkan, terhitung sejak awal tahun 2017, pihaknya menangani empat perkara kades yang terjerat kasus DD dan ADD. Rinciannya, satu kasus dugaan penyelewengan ADD, tiga lainnya karena dugaan penyelewengan DD. Sementara untuk laporan dugaan penyimpangan DD dan ADD yang sudah masuk ke Polres Malang sekitar 10 berkas. ”Jumlah ini mengalami peningkatan karena tahun lalu hanya ada delapan laporan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakapolres Malang Kompol Deky Hermansyah menjelaskan, fungsi kehadiran Bhabinkamtibmas saat pembahasan penyusunan rencana APBDes hanya sebatas memantau. Namun, jika pada saat pembahasan terjadi perselisihan, Bhabinkamtibmas berhak untuk memberi saran dan mengarahkan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku ketika ada ketentuan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. ”Semisal anggaran untuk pembangunan jalan, tetapi justru dialokasikan untuk pembangunan gapura. Maka, Bhabinkamtibmas berhak memberi teguran,” pungkasnya

Pewarta : Ashaq Lupito
Penyunting : Ahmad Yani
Copy Editor : Indah Setyowati