Polisi Jadi Plt Gubernur

Polisi Jadi Plt Gubernur

Direktur Imparsial, Al Araf menilai penempatan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur di beberapa daerah bukan untuk memperkuat, tetapi justru akan melemahkan peran kepolisian di tengah proses pelaksanaan Pilkada.

“Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi kepolisian akan disorot dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu,” kata Al Araf kepada RADAR MALANG ONLINE, Senin (29/1).

Menurut Al Araf, Mendagri sebaiknya menghindari langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik politis di publik. Sehingga dimungkinkan dapat mengancam dinamika pelaksanaan Pilkada yang demokratis, damai dan aman.

Al Araf mencontohkan, dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta lalu yang penuh dengan dinamika politik yang cukup panas, Plt Gubernur DKI Jakarta berasal dari kalangan sipil. Itu menunjukan jaminan kemanan bukan dari Plt Gubernur, akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan Pilkada dibantu oleh masyarakat.

“Dengan demikian, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk Plt Gubernur dari perwira polri tidak berdasar dan berasalan,” papar Al Araf.

Maka dalam hal ini, Al Araf menganjurkan, sebaiknya Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Plt Gubernur dari daerah tersebut, berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kemendagri atau pemerintah Provinsi.

“Pemilihan itu juga untuk memastikan netralitas pemerintah daerah selama berlangsungnya Pilkada tersebut,” ucap Al Araf.

Oleh sebab itu, untuk memastikan terjaganya netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada. Aparat keamanan itu merupakan elemen dan kunci penting demi berlangsungnya politik elektoral dapat berjalan demokratis, aman dan damai.

“Politisasi dan penggunaan instrumem kelembagaan dan sumberdaya mereka bukan hanya akan merusak profesionalisme aktor keamanan, akan tetapi juga mengancam Pilkada itu sendiri,” pungkasnya.

Perlu diketahui, dua jenderal Polri yang di tunjuk sebagai Plt Gubernur yakni Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuami Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

Penunjukan perwira tinggi Polri itu belum disepakati, karena hingga saat ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.


(yuz/jpg/JPC)