Polemik Songgoriti Emang Bisa Tuntas?

KEPANJEN – Pengelolaan kawasan wisata Songgoriti kembali disorot. Itu terjadi setelah kemarin (30/10) dilakukan perombakan struktur pimpinan di PD Jasa Yasa. Ahmad Faiz Wildan ditunjuk sebagai direktur utama (dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu. Wildan yang sebelumnya menjabat sebagai direktur usaha menggantikan posisi Dwi Hari Cahyono yang sebelumnya dipercaya sebagai Plt dirut PD Jasa Yasa.

Kini, Dwi dipercaya sebagai direktur administrasi. Sementara, posisi yang ditinggal Wildan diisi M. Nuh. Surat Keputusan (SK) Bupati Malang Nomor 188.45/6565/KEP/35.07.013/2017 menjadi dasar pergeseran posisi itu. Pelantikan ketiganya dilakukan kemarin dengan dipimpin Wakil Bupati H M. Sanusi. Dalam sambutannya, Sanusi meminta agar pejabat PD Jasa Yasa yang baru mampu menyelesaikan polemik tentang aset-aset Pemkab Malang.

Salah satu aset pemkab adalah kawasan wisata Songgoriti. ”Saat ini, ada delapan unit usaha milik PD Jasa Yasa yang fungsi utamanya adalah membantu pemerintah dalam hal menyokong pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat potensi yang sangat besar itu, maka perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan kinerja PD Jasa Yasa,” papar Sanusi.

Khusus untuk polemik kawasan wisata Songgoriti, dia memberi rambu-rambu tugas. ”Terkait kerja sama dengan PT Lembu Nusantara Jaya, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Sanusi.

Menanggapi arahan itu, dirut PD Jasa Yasa yang baru, Ahmad Faiz Wildan, menyatakan kesiapannya. ”Kami akan layangkan surat yang kesembilan (pada pengelola, Red). Jika masih belum ada tanggapan, maka akan kami kirim surat peringatan (SP) III,” ujar Wildan. Langkah tegas itu, menurutnya, perlu dilakukan. Sebab, kerja sama antara pemkab dengan pihak ketiga masih belum mendatangkan keuntungan.

Ada dugaan, PT Lembu Nusantara Jaya selaku pengelola kawasan wisata Songgoriti belum memberikan dana kontribusi untuk Pemkab Malang. ”Hanya di tahun pertama kontribusi dibayarkan,” sambung Wildan.

Karena sikap yang dianggap wanprestasi itu, Wildan menyebut Pemkab Malang mengalami kerugian Rp 4 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari harga sewa pengelola selama 3,5 tahun terakhir. ”Kami tetap kedepankan upaya musyawarah (untuk menyelesaikan itu). Tapi kalau tidak selesai, harus ada langkah tegas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, memorandum of understanding (MoU) antara Pemkab Malang dengan pihak ketiga sudah dijalin sejak 2014 lalu. Dalam klausulnya, kerja sama bakal dijalin selama 30 tahun. ”Tiap tahun selalu kami lakukan evaluasi,” tambah Wildan. Dia menargetkan, dalam waktu enam bulan ke depan, polemik kerja sama kawasan wisata Songgoriti sudah bisa dituntaskan.

Pewarta: Farikh Fajarwati & Hafis Iqbal
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Arief Rohman