Polemik Hutan, Warga Geruduk Dewan

KEPANJEN – Berlarut-larutnya polemik pengelolaan hutan di Malang Selatan membuat ribuan warga melancarkan aksi. Kemarin (10/10) tak kurang dari 6.000 warga mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Mereka mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Anti Korupsi (Gema PS Anti Korupsi). Aksi dimulai dengan melakukan long march dari Stadion Kanjuruhan sekitar pukul 11.30.

Tiba di halaman DPRD Kabupaten Malang, sejumlah orasi disampaikan warga. Mayoritas tuntutan diarahkan pada pelaksanaan program perhutanan sosial. ”Aksi ini merupakan aspirasi petani agar segera bisa mengelola hutan,” kata Ketua Sekber Perhutanan Sosial Jawa Timur Muhammad Trijanto. Seperti diketahui, polemik pengelolaan hutan tersebut mulai mencuat sejak 9 Maret lalu. Saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mulai menerbitkan  surat keputusan (SK) izin pengelolaan hutan perhutanan sosial (IPHPS) untuk 6.517 warga Kabupaten Malang.

Lahan hutan seluas 5.955 hektare berhak dikelola warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH). Di dalamnya ada 19 pantai. Pengelolaan pantai itulah yang banyak dipermasalahkan KTH dan Perhutani KPH Malang. Dalam aksi 6.000 warga kemarin, titik cerah terhadap masalah itu mulai terlihat. Sebuah pakta integritas ditandatangani dua belah pihak. Ada koordinator KTH Malang Raya Suwaji dan Administratur (Adm) Perhutani KPH Malang Errik Alberto yang saling membubuhkan tanda tangan. 

Isi pakta integritas itu terkait kepatuhan terhadap dua produk hukum. Yakni, P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10//2016 tentang Perhutanan Sosial. Dua produk hukum tersebut memang menjadi petunjuk pelaksanaan program perhutanan sosial. ”Semoga kesepakatan ini berjalan lancar dan dipatuhi,” terang koordinator KTH Malang Raya Suwaji.

Wujud kepatuhan aturan tersebut dilakukan KTH dengan mencetak tiket di 9 pantai. ”Belum semua (19 pantai) karena ada yang belum siap,” tambahnya. Sembilan pantai yang dimaksud, yakni Pantai Modangan, Ngliyep, Bantol, Banyu Meneng, Wonogoro, Batu Bengkung, Goa Cina, CMC Tiga Warna, dan Kondang Iwak. ”Sejak tanggal 1 (Oktober) kami sudah mencetak tiket di 9 pantai tersebut,” imbuh Suwaji.



Langkah tersebut disayangkan Adm Perhutani KPH Malang Errik Alberto. ”Kami belum bisa melakukan perjanjian dengan KTH karena wilayahnya belum definitif,” terang dia. Meski sudah menandatangani pakta integritas, Errik punya pandangan tersendiri. Bagi dia, pelaksanaan dua produk hukum, yakni P.39 dan P.83, tetap harus mengacu pada aturan lain. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan) P.8/PSKL/SET/KUM,1/6/2017.

”Di P.7 dan P.8 itu ada petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi, pelaksanaannya harus mengikuti itu,” imbuhnya. Salah satu petunjuk teknisnya berkaitan dengan penandaan batas wilayah pengelolaan antara Perhutani KPH Malang dan KTH. Penandaan batas itu menjadi dokumen penting untuk rencana pengelolaan hutan (RPH) yang menjadi  dasar bagi KTH untuk mencetak tiket wisata. Proses penandaan batas tersebut sempat dilakukan 12 Juli lalu.

Tim dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jogjakarta mendatangi Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sayangnya, proses itu terhambat karena ada beberapa oknum yang menghalangi petugas. Berdasarkan kondisi itu, polemik pengelolaan hutan di Malang Selatan bisa dibilang mereda. Namun, sifatnya baru sementara. Karena Perhutani KPH Malang dan KTH belum sepaham.

Di sisi lain, aksi warga tersebut juga mengundang perhatian Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna. Di tengah fokusnya menghadapi rentetan penggeledahan KPK, dia tetap menyampaikan beberapa harapannya. ”Jangan mengkotak-kotakan masyarakat dan bahkan membenturkannya pada kepentingan,” kata Rendra. Dia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung  program pemerintah pusat tersebut. ”Pemerintah pusat berupaya agar masyarakat desa hutan yang selama ini hanya menjadi objek bisa menjadi subjek (wisata). Tidak ada hal lain yang harus dilakukan kecuali didukung,” tutupnya.

Pewarta: Hafis Iqbal, Farik Fajarwati
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Bayu Mulya
Foto: Darmono