Pimpinan MPR Mendatang Wajib Cerminkan Koalisi Kebangsaan

JawaPos.com – Anggota Fraksi Nasdem MPR RI Johnny G Plate berharap, paket yang terbentuk dalam rangka pemilihan Pimpinan MPR 2019-2024 wajib mengedepankan semangat kebangsaan.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Johnny pada saat hadir sebagai narasumber di diskusi empat pilar bertajuk “Membangun Koalisi Permanen di Parlemen” yang digelar oleh Setjen MPR di di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7).

Johnny juga berharap pemilihan Pimpinan MPR harus sebisa mungkin mengunakan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Ini penting mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki MPR.

Sedangkan di DPR, menurut politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, dibutuhkan koalisi yang kuat. Ini penting untuk menjamin kerja-kerja pemerintah berjalan dengan lancar. Apalagi pascaamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagian kerja presiden telah berpindah ke DPR, terutama dalam pembuatan undang-undang.

“Semakin kuat koalisi pendukung pemerintah di DPR, akan semakin bagus bagi eksekutif. Sehingga dari awal, pemerintah bisa langsung menjalankan program kerjanya,” kata Johnny G Plate, menambahkan.

Meski demikian, Johnny berharap Koalisi Adil Makmur pada Pilpres 2019 tetap menjadi kelompok penyeimbang bagi pemerintah. Karena, dalam demokrasi oposisi merupakan salah satu tugas yang mulia, asal dilakukan secara konstruktif dan terhormat.

Sependapat dengan Johnny G Plate, anggota kelompok DPD di MPR Nono Sampono juga mengharapkan munculnya koalisi kebangsaan pada pemilihan pimpinan MPR. Namun, harapan tersebut takkan mudah untuk direalisasikan. Karena kepentingan politik pada proses pemilihan pimpinan MPR nanti pasti akan muncul.
“Apa pun partainya pasti ingin menjadi Ketua MPR,” ujar Nono.

Pendapat yang lain disampaikan pengamat politik Said Salahudin. Menurutnya, hampir bisa dipastikan bahwa pemilihan pimpinan MPR akan lebih dari satu paket. Oleh karena itu, diharapkan bisa muncul koalisi yang kuat.

“Karena saat ini diprediksi ada tiga anggota koalisi pemerintah sudah menginginkan mengisi pimpinan MPR,” ujarnya.

Dari tiga partai itu, sudah ada yang menyatakan keinginannya menjadi ketua MPR. Sementara DPD yang memiliki jumlah anggota terbanyak di MPR, juga memiliki kesempatan menduduki jabatan ketua MPR. Apalagi sejak lahirnya, DPD, belum pernah sekalipun ketua MPR berasal dari DPD.

Namun, lanjut Said, kini semua berpulang pada kekompakan anggota DPD. Mereka berpotensi menjadi kelompok penentu bakal Ketua MPR periode 2019-2024. Jika suara mereka solid, bukan tidak mungkin kali ini ketua MPR berasal dari anggota DPD.

“Apalagi, antara koalisi pemerintah dan nonpemerintah sama-sama berpeluang menempatkan wakilnya menjadi Ketua MPR,” paparnya.