Pilkades

Oleh Kurniawan Muhammad
Direktur JawaPos Radar Malang

Inilah model pesta demokrasi tertua di Indonesia. Yang calon-calonnya dipilih langsung oleh rakyat. Yang calon-calonnya tidak berangkat dari partai politik. Alias nggak ada hubungannya dengan partai politik.

Yang calon-calonnya dikenal dengan sangat baik oleh para pemilihnya. Sehingga antara calon yang dipilih dengan pemilih ada hubungan emosional. Pesta demokrasi itu adalah pilkades (pemilihan kepala desa).

Besok (30 Juni), Kabupaten Malang menggelar pilkades serentak. Diikuti 269 desa yang tersebar di 33 kecamatan, dengan peserta cakades (calon kepala desa) sebanyak 858 orang. Berarti rata-rata setiap desa diikuti oleh tiga cakades. Pilkades di Kabupaten Malang tahun ini lebih marak ketimbang pilkades serentak sebelumnya. Pada 2017 diikuti 57 desa. Setahun berikutnya bahkan hanya 41 desa.

Ada tren, pilkades tahun ini di Kabupaten Malang diikuti lebih banyak calon. Begitu juga dengan pilkades di daerah-daerah lain. Misalnya di Kabupaten Kebumen. Pada Selasa lalu (25/6) di Kebumen dihelat pilkada serentak yang diikuti 346 desa di 26 kecamatan, dan diikuti sekitar 1.013 calon. Apa kira-kira yang menyebabkan orang semakin tertarik untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa? Setidaknya ada dua alasan. Alasan klasik dan alasan kekinian. Alasan klasik, di antaranya: prestise, status, gengsi, dan tanah ganjaran. Alasan kekinian, bisa jadi ini: dana desa.



Memang, melalui regulasi UU No 6 Tahun 2014, diatur tentang adanya dana yang diberikan kepada setiap desa, bersumber dari APBN. Dengan adanya dana tersebut, maka bertambah satu lagi sumber pendapatan desa. Sebelumnya, sumber pendapatan desa itu diperoleh dari pendapatan asli desa, alokasi dana dari kabupaten/kota, bantuan dari APBD Provinsi dan hibah dari pihak ketiga. Maka, bisa jadi, dana desa telah menjadi ”magnet” bagi cakades. Di salah satu desa di Malang Raya ini, saya mendapat info, dana desa bisa mencapai Rp 3 miliar–Rp 5 miliar per tahun.

Satu sisi, jumlah dana desa yang digulirkan, bisa jadi nilainya tergolong besar dan menggiurkan. Pada sisi lain, mekanisme kontrol dan pengawasannya, patut dipertanyakan. Sehingga, tak heran, jika sejak digulirkan pada 2015, penyaluran dana desa diwarnai dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi dana desa.

ICW (Indonesia Corruption Watch) merilis data, sejak 2015 hingga semester I 2018, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh Indonesia. Ternyata, dana ini diikuti dengan meningkatnya intensitas korupsi. Sejak 2015 hingga semester I 2018, sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi, dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Jika data di atas di-break down, maka akan terlihat, bahwa tren korupsi dana desa setiap tahun meningkat. Baik dari sisi jumlah kasus maupun jumlah tersangkanya. Tahun 2015, menurut data ICW, ada 17 kasus korupsi dana desa, dengan 15 kades sebagai tersangka. Tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus, dengan 32 kades sebagai tersangka.

Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus, dengan 65 kades sebagai tersangka. Dan di awal 2018, sudah ada 27 kasus dengan 29 kades sebagai tersangka. Jadi, hingga awal 2018, sudah ada 141 kades yang tersangkut korupsi dana desa. Selain melibatkan kades, ICW mencatat tersangka lain dari unsur perangkat desa (41 orang) dan dua orang tersangka yang berstatus sebagai istri kades. Pada kasus korupsi dana desa tersebut, modusnya kebanyakan terjadi pada tahap perencanaan dan pencairan. Wajar. Karena pada tahapan-tahapan itulah, pengawasannya masih sangat kurang.

Nah, beranjak dari data-data di atas, maka, hendaknya ini menjadi cermin bagi para calon kades yang akan maju dalam pilkades. Terutama besok (30 Juni) di Kabupaten Malang. Luruskan niat. Bahwa menjadi kades, adalah sebagai ladang untuk beribadah. Ladang untuk berinvestasi akhirat. Ladang untuk bermanfaat untuk manusia lain. Khoirun naas, anfa’uhum linnnass (sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain). (kritik dan saran: ibnuisrofam@gmail.com/IG: kum_jp)