Pilkada Langsung Akibatkan Kepala Daerah Jadi Langganan KPK

Pilkada Langsung Akibatkan Kepala Daerah Jadi Langganan

Gubernur Jambi Zumi Zola baru saja menjadi tersangka di KPK.
(ZAINUR RIZAL/JAMBI EKSPRES/Jawa Pos Group)

RADAR MALANG ONLINE – Tertangkapnya Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (NSW) oleh satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah sederetan nama kepala daerah yang menjadi jadi langganan Operasi tangkap tangan (OTT) ataupun tersangka dugaan korupsi dari lembaga antirasuah tersebut.

Bahkan baru-baru ini KPK baru saja memberikan status tersangka kepada Gubernur Jambi Zumi Zola atas dugaan korupsi dari pembahasan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Menurut Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickhar Hadjar, banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK baik sebagai tersangka maupun saksi akibat dari sistem biaya anggaran Pilkada yang terbilang tinggi. Tak ayal kepala daerah mau tak mau harus menempuh cara tersebut untuk mengembalikan biaya tinggi ketika saat mengikuti kontestasi Pilkada.

“Banyak kepala daerah korupsi, karena sejak sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, sang calon membutuhkan biaya agar dapat dikenal para pemilih. Seperti biaya survei atau kegiatan massal untuk memperkenalkan diri pada masyarakat tentu saja ini butuh biaya banyak,” kata Fikchar kepada RADAR MALANG ONLINE, Sabtu (3/2).

Biaya besar itu tidak hanya pada proses sudah menjadi calon. Bahkan sebelum dinyatakan sebagai calon saja, seseorang bakal calon harus merogoh koceknya agar mendapatkan tiket untuk diusung oleh parpol tertentu.

Mantan Bupati Batubara OK OK Arya Zulkarnain
(Dery Ridwansyah/RADAR MALANG ONLINE)

“Sewa perahu partai dalam rangka menjadi calon kepala daerah juga membutuhkan biaya yang banyak, apalagi kalau beberapa parpol,” ungkap Fikchar.

Dengan proses pembiayaan yang begitu tinggi itu, setiap orang ketika telah terpilih menjadi kepala daerah, maka mereka berusaha mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan sejak mencalonkan diri. “Menyebabkan kepala daerah selalu mencari peluang pengembalian harta yang sudah dikeluarkan,” paparnya.

Untuk itu, Fikchar meminta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan kinerja kepala daerah. Baik itu bupati, wali kota maupun gubernur.


(rdw/JPC)