Petunjuk Terbaru dari Jokowi Untuk Menteri KKP soal Natuna

Menkeu Berharap Maskapai Bayar Kompensasi Korban Lion Air JT610 Sesuai Aturan - JPNN.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo menerima arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

“Jadi arahan beliau (presiden), penuhi ZEE dengan kapal nelayan kita sendiri. Kami sudah melakukan program ke sana,” kata Edhy usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).

Dia mengatakan bahwa Natuna merupakan salah satu garis perbatasan dalam Keputusan Menteri KKP Nomor 78 tahun 2016 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP 711.

“Natuna ini termasuk paling kecil potensi ikannya dibandingkan daerah lain. Makanya saya lapor ke beliau (presiden) juga, kami akan fokus di ZEE yang lain, Pak. Jangan terlalu terpancing di sini. Namun, kami tetap lakukan langkah-langkah,” jelas Edhy.

Mantan Ketua Komisi IV DPR itu menyebutkan bahwa dalam pertemuan itu Jokowi memang menanyakan kelanjutan masalah Natuna. Edhy pun menjelaskan bahwa KKP sudah memberikan izin untuk lebih dari 700 kapal kapasitas 40 GT hingga 150 GT yang tersebar di berbagai tempat di wilayah itu.

“Kami masih punya potensi 135 kapal lagi untuk bisa ke sana (ZEE Natuna),” kata Edhy.

Di sisi lain, pihaknya menyebutkan bahwa Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna tidak berfungsi secara optimal dan belum bermanfaat untuk masyarakat setempat.

Dari penjelasannya diketahui bahwa masih terdapat kendala soal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan di SKPT tersebut. Hal itu karena pengusaha yang mendapatkan izin penyediaan bahan bakar tak punya modal.