Peta Akurat Penting sebagai Acuan Bersama Mengelola Gambut

Peta Akurat Penting sebagai Acuan Bersama Mengelola Gambut

Hal tersebut disampaikan Pembina Yayasan Dr Sjahrir, Kartini Sjahrir, saat membuka acara diskusi bertema Pemetaan Gambut untuk Konservasi & Restorasi, di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (31/10).

“Salah satu instrumen penting dalam mendukung pengelolaan gambut adalah tersedianya peta gambut yang akurat. Karena itu, hari ini didiskusikan bersama,” kata dia.

Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang luas. Lahan gambut tersebut dapat menyusut atau bahkan hilang. Oleh sebab itu, pemantauan lahan gambut secara periodik sangat diperlukan. Selama ini, penyebab umum penyusutan lahan gambut di Indonesia.

Salah satunya karena pemanfaatan lahan gambut yang dikelola secara intensif tanpa mempertimbangan kaidah konservasi tanah dan air. Padahal, pengelolaan lahan gambut yang tepat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi target penurunan emisi karbon.

Mengenai peta gambut di Indonesia, menurut catatan Kazuyo Hirose dari Japan Space System, sejak tahun 1970 sampai 2011, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, sejumlah lembaga dan perguruan tinggi telah membuat peta gambut skala lokal dan nasional. Namun, laporan hasilnya menunjukkan perbedaan dengan rentang selisih antara 13,5–26,5 juta hektare.
Menurut World Resources Institut (WRI Indonesia) semua peta gambut yang tersedia di Indonesia masih dalam skala kecil, sehingga belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan gambut dan restorasi di tingkat tapak.



“Ada 14 peta dan semua beda-beda, untungnya ada wali data peta tanah dan peta lahan gambut Balitbangtang Kementan. Tapi sayangnya data terakhir tahun 2011 dan belum ter-update,” kata kata Deputi I bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Satyawan Wardjama.

Budi Satyawan menjelaskan, dari peta indikatif yang ada dari KLHK (skala 1:250.000), BRG melakukan inventarisasi dan pemetaan ekosistem gambut, kemudian melakukan pemetaan skala besar dan melakukan identifikasi kondisi hidrotopografis, kerusakan gambut dan tutupan, serta sosio-ekonomis.

BRG menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection Ranging) yang dapat menghasilkan peta skala besar hingga 1:2.500 dan mendapatkan detail kondisi yang bisa ditampilkan dengan pemodelan tiga dimensi.

Pemerintah juga menyadari pentingnya peta yang lebih akurat, dan bisa digunakan sebagai acuan bersama dalam menentukan sebuah kebijakan. Karenanya, tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam aturan ini, pemerintah menargetkan penyelesaian peta-peta tematik bertahap sesuai rencana aksi percepatan kebijakan satu peta sampai 2019. Kebijakan satu peta bertujuan antara lain, memudahkan penyelesaian konflik, sampai tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik di Badan Informasi Geospasial (BIG), Dr Ir Nurwadjedi mengatakan BIG sudah menyelesaikan integrasi 63 peta di Kalimantan, dan target kerja BIG hingga akhir 2017 ini adalah integrasi data 82 peta di Pulau Sumatera, 81 Peta di Pulau Sulawesi, dan 79 peta tematik di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Kalau sekarang masih 1:50.000, ke depan kita juga sudah merancang peta skala 1:5000,” ungkap Nurwadjedi. (yuz/ce1/JPC)