Pertemuan Firli Cs dengan Cak Imin-Azis Berpotensi Langgar Kode Etik

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertemu dengan seseorang yang terseret kasus, berpotensi melanggar kode etik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo 65 UU KPK.

“Pertemuan tersebut akan sangat berpotensi melanggar kode etik, jika yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan ihwal kedatangan mereka ke DPR,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada JawaPos.com, Jumat (7/2).

Kurnia memandang, yang terpenting dilakukan oleh pimpinan KPK bukan melakukan safari ke lembaga maupun instansi pemerintah. Tapi bagaimana bisa menangkap tersangka pemberi suap kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

“Jangan sampai karena ketidakmampuan menemukan Harun, malah berpotensi menurunkan citra KPK di mata masyarakat,” sesal Kurnia.

Senada juga disampaikan Direktur Pusat Studi dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari. Akademisi hukum ini menilai pertemuan Firli Bahuri Cs dengan pimpinan DPR RI menurunkan marwah KPK.

Tak tanggung-tanggung, Feri menilai, Firli Cs bisa terjerat pelanggaran etik jika pertemuan yang dilakukan membahas muatan perkara yang tengah ditangani KPK.

“Jika bertemu dengan pihak yang sarat muatan konflik kepentingan saja bisa melanggar etik, apalagi jika bertemu dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara. Dapat dipastikan itu pelanggaran etik,” tegas Feri.

Kendati demikian, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pertemuan pimpinan KPK dengan DPR menjalin kerjasama terkait pencegahan korupsi. Ali menyebut, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK.

“Saya kira apa yang dilakukan ini bagian dari tugas dinas dan itu juga pertemuan bukan di tempat tempat tertentu yang sesuai kode etik kan, misalnya di tempat tempat orang yang menimbulkan kecurigaan dan sebagainya. Misal di hotel atau di tempat makan atau di tempat hiburan,” kilah Ali.

Ali menampik, jika pertemuan pimpinan KPK dengan DPR disangkut dengan pelanggaran etik. Karena pertemuan itu merupakan kerja pimpinan KPK dengan DPR.

“Pertemuan dengan tersangka, terdakwa atau terpidana atau pihak lain dilarang. Tapi ada pengecualian, kalau ketemu dalam rangka tugas dan sepengetahuan yang lain misal pimpinan atau bawahan, harus diketahui atasan dan seterusnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pertemuan Firli Bahuri Cs dengan diantaranya dua Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan Azis Syamsuddin, menuai polemik. Musababnya, Cak Imin dan Azis memiliki memiliki hubungan dengan perkara yang ditelisik KPK.

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar merupakan saksi kasus dugaan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pernah diperiksa terkait kasus itu pada Rabu (29/1) lalu.

Pemeriksaan ini diduga terkait dengan surat permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan mantan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Musa Zainuddin. Musa merupakan terpidana kasus suap proyek Kementerian PUPR.

Dalam surat pada akhir Juli 2019, Musa mengaku uang senilai Rp 7 miliar yang diterimanya dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir tak dinikmatinya secara pribadi. Tapi dia menyebut sebanyak Rp 6 miliar diserahkan kepada Sekretaris Fraksi PKB kala itu, Jazilul Fawaid, di kompleks rumah dinas anggota DPR.

Setelah menyerahkan uang kepada Jazilul, Musa mengaku langsung menelepon Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini. Tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada Cak Imin bahwa uang Rp 6 Miliar sudah diserahkan lewat Jazilul.

Sementara itu, kasus yang diduga menyeret-nyeret Aziz Syamsuddin dilaporkan oleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Lembaga Antikorupsi. Pelaporan ini berdasarkan pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang menjadi terpidana suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Mustafa yang kini menyandang status tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek di Pemkab Lampung Tengah mengungkapkan, Azis meminta uang fee sebesar 8-10 persen dari pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Saat itu, Aziz diduga memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan