Pertahankan Cagar Budaya, Dapat Keringanan Pajak

MALANG KOTA – Ketua Pansus Ranperda Cagar Budaya Indra Tjahyono mengungkapkan, kepedulian terhadap perlindungan bangunan bersejarah tengah diupayakan dalam pembentukan perda.

”Perda tersebut telah dilempar sejak akhir 2016 lalu, saat ini selesai finalisasi dan akan diserahkan ke gubernur,” ujar Indra.

Menurutnya, setelah perda tersebut disahkan, para pemilik bangunan tak bisa semaunya mengubah bangunan cagar budaya. Beberapa poin yang mengikat dalam ranperda tersebut, di antaranya setiap orang yang akan melakukan pemugaran dan/atau pembongkaran terhadap kawasan maupun bangunan cagar budaya, harus mendapat izin dari wali kota dan rekomendasi dari tim ahli.

”Bagi yang melanggar ketentuan perda, juga bisa dikenai sanksi, mulai administratif hingga pidana,” ujar pria yang menjabat ketua Komisi A DPRD Kota Malang tersebut.


Sanksi administrasi yang diberikan, mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembekuan izin, hingga penghentian izin. Sementara sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggar mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Misalnya, bagi setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya dapat dipidana penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama lima tahun. Serta bisa dikenai denda paling sedikit Rp 400 juta dan paling banyak Rp 1,5 miliar.

”Kami sudah kehilangan banyak bangunan bersejarah. Misalnya Societeit Concordia atau gedung Concordia yang dulunya tempat sidang parlemen pertama. Jangan sampai itu terulang,” pungkasnya.

Tak hanya itu, dalam ranperda juga disebutkan jika pemilik bangunan kuno bisa mempertahankan, maka akan mendapat apresiasi. Salah satunya ada pengurangan pajak. Bahkan, diupayakan akan ada bantuan biaya operasional.

Pewarta: Nurlayla Ratri
Penyunting: Abdul Muntholib
Foto: Bayu Eka