Persempit Ruang Gerak Rokok Ilegal, Ini yang Dilakukan Pemkab Malang

KEPANJEN – Tak ingin peredaran rokok ilegal tak bercukai makin berkembang, Pemerintah Kabupaten Malang punya cara unik dalam memberantasnya. Pemkab Malang menggandeng petinggi di 33 kecamatan untuk menggarong peredaran rokok tak bercukai ataupun bercukai palsu ke lingkup yang lebih kecil.

“Pemerintah Kabupaten Malang akan berperan aktif dalam menekan angka-angka cukai ilegal. Memang banyak rokok yang produksi maupun peredarannya juga ilegal disini (Kabupaten) yang diedarkan tanpa cukai atau cukainya palsu,” ujar Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono usai memberi sambutan kepada para peserta acara bertajuk Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bagi Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa se-eks Wilayah Pembantu Bupati di Kepanjen, Kabupaten Malang.

Diadakan di salah satu rumah makan di Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (19/11), Upaya ini direalisasikan Pemkab Malang melalui Diskominfo menggandeng Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Malang sebagai pemberi materi.

Pesertanya, petinggi kecamatan dan perangkat desa dari 33 wilayah di Kabupaten Malang. Petinggi di tiap Kecamatan itu nanti yang diharapkan aktif jadi mobilisator pengurangan peredaran rokok tak bercukai ini.

“Selain kerja sama dengan cukai, kita berikan sosialisasi menggandeng Diskominfo. Termasuk realisasinya nanti sidak terkait adanya rokok ini, terutama di wilayah pasar Desa hingga Kecamatan,” tambahnya.

Menurut Didik, peredaran rokok tanpa cukai atau dengan cukai palsu ini merugikan negara. Pasalnya, cukai resmi memang diperuntukkan menjadi APBD untuk pembangunan di Kabupaten Malang.

“Pemerintah Kabupaten Malang ikut berperan aktif memberantas cukai ilegal. Banyak sekali terutama rokok produksi dan peredaran yang masih ilegal dan itu merugikan negara,” ujarnya.

Dengan mengumpulkan? perangkat? kecamatan seperti ini, harapannya petinggi di Desa atau Kecamatan bisa ikut mengawasi peredaran cukai rokok palsu di wilayah masing-masing.

“Saya kira mereka sudah mengerti,? namun kami mantapkan lagi dengan sosialisasi,” kata Didik.

Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi, Camat Kepanjen, Abai Saleh selama ini mengaku sudah membuat tim di sektor kecamatan.

“Kami pantau di setiap desa. Apabila ada home industri rokok akan pendekatan agar mengurus prosedur. Belum ada temuan hingga kini. Tim ini sudah bekerja sejak lama,” singkatnya sambil berlalu.

Di sisi lain,? Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Madya Malang, Surjaningsih menyatakan bea cukai memang rutin melakukan tindakan preventif tentang ketentuan cukai di Malang Raya.

Hal itu diatur dalam UU No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai.

Surjaningsih menegaskan, ada sanksi pidana apabila ada rokok yang dilekati pita cukai palsu atau dipalsukan pada kemasan rokok.

“Sesuai pasal 55 huruf b UU No 39 tahun 2007, sanksi pidana paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak 20 puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” tukas Surjaningsih.?

Pewarta: Elfran Vido
Foto: Elfran Vido