Perpres 63/2019: Momentum Gelorakan Kebanggaan Berbahasa Indonesia di Bulan Bahasa

Aulia Luqman Aziz
Dosen FIA UB; Duta Bahasa Jawa Timur 2009

Meski berperan sebagai pengajar Bahasa Inggris di sebuah kampus ternama di Indonesia, tak henti-henti saya menggelorakan kebanggaan memiliki Bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas bangsa kepada para mahasiswa saya. Poin sederhana yang kerap saya sampaikan kepada mereka adalah bahwa tidak ada di dalam sejarah di negeri manapun hidup sebuah bahasa yang lahir dari rahim bangsa itu sendiri, yang diterima dan kemudian digunakan secara sukarela oleh penuturnya, yang berasal dari 652 bahasa etnis yang berbeda-beda (data terakhir Kemendikbud tahun 2018), selain Bahasa Indonesia.

Perbandingan sederhana dapat dilihat dari fenomena kebahasaan di India, misalnya. Yakni, sebuah negara dengan 22 bahasa resmi yang mewakili setiap etnis di negeri itu, namun tak satu pun bahasa asli yang dapat mempersatukan penutur ke-22 bahasa etnis itu, selain Bahasa Inggris, yang notabene bahasanya bangsa pendatang. Atau fenomena kebahasaan di negeri tetangga kita, Singapura.

Dengan hidupnya tiga etnis besar di negeri itu (Tionghoa, Melayu, dan India), ternyata tak satupun bahasa etnis ketiganya yang mampu mempersatukan mereka sebagai sebuah bangsa sebagaimana Bahasa Indonesia. Ironisnya, Singapura mengimpor bahasa sebuah etnis yang jumlah penduduknya tak sampai 1,5%, yakni etnis kulit putih (Barat) dengan Bahasa Inggris-nya, dan menjadikannya bahasa resmi negara. Kedua fenomena ini mungkin bisa menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku dan ras.

Kemudian kemarin, terbitlah Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang tetiba ramai dibicarakan orang. Perpres tersebut mengatur, di antaranya, wajibnya perwakilan negara untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam forum-forum lintas negara. Perpres itu juga mengatur agar penamaan berbagai entitas negeri dan swasta di Indonesia menggunakan atau mengandung Bahasa Indonesia.

Saya pribadi tak kaget dengan Perpres itu. Jauh-jauh hari, di era Order Baru, tepatnya di tahun 1995, Presiden Soeharto telah mengatur agar penamaan bangunan wajib berbahasa Indonesia. Maka saya, yang pada waktu itu berusia SD, menyaksikan perubahan nama hotel-hotel di kota saya, di antaranya “Kartika Prince Hotel” yang diubah menjadi “Hotel Kartika Graha”, dan “Regent’s Park Hotel” menjadi “Hotel Taman Regent”.

Menurut hemat saya, Perpres terbaru ini sangat baik dalam rangka membangkitkan kembali kebanggaan kita terhadap bahasa persatuan kita, Bahasa Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, bahasa asing terang-terangan digunakan di ruang-ruang publik. Mulai dari penamaan produk komersial; penyebarluasan iklan produk dengan bintang iklan yang memakai Bahasa Inggris, atau berbicara Bahasa Indonesia dengan aksen Inggris yang kental; ucapan tokoh negara maupun pemerintahan yang bercampur dengan bahasa asing; poster kegiatan kemasyarakatan yang hampir seluruhnya ditulis dalam Bahasa Inggris; hingga penamaan acara (workshop, forum, seminar, conference, beberapa di antaranya) maupun entitas swasta dalam Bahasa Inggris (perumahan, toko, dan mal). Yang saya pertanyakan: Ke mana perginya bahasa persatuan kita yang agung itu? Ke mana perginya sumpah kita di setiap tanggal 28 Oktober untuk “menjunjung bahasa persatuan” itu?

Sering saya mengamati fenomena di lembaga-lembaga pendidikan yang terkesan masih terlalu mengagungkan Bahasa Inggris dalam forum-forum internasional, dan meminggirkan Bahasa Indonesia. Misalnya, jika lembaga mengundang pembicara dari luar Indonesia yang nantinya akan berbicara dalam bahasa asing kepada hadirin yang notabene orang Indonesia, kita jarang memikirkan apakah metode penyampaian itu nantinya dapat dipahami dengan baik oleh hadirin? Mari kita bersikap realistis.

Terlepas dari kerja keras saya bersama seluruh pengajar Bahasa Inggris di seluruh kampus di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris peserta didik, tentu pada akhirnya kemampuan berbahasa Inggris setiap orang bertumbuh dalam kecepatan yang berbeda-beda. Ada orang yang dalam semalam langsung dapat memahami ucapan-ucapan berbahasa Inggris, tapi mungkin sebagian besar lainnya memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai level kompetensi yang sama.

Maka, dalam kasus ini, baiknya lembaga-lembaga pendidikan yang menggelar acara internasional memperhatikan juga bagaimana agar materi yang disampaikan dalam bahasa asing tersebut dapat sebagian besarnya diserap dan dipahami pula oleh peserta acara. Sebagai penyelenggara pendidikan, tugas kita adalah memastikan seluruh peserta didik dapat menerima haknya mendapat pengetahuan (apalagi bila harus membayar). Jika narasumber sudah diketahui akan menggunakan bahasa asing di dalam penyampaian ceramahnya, panitia acara harus sigap mengantisipasi dengan menyediakan penerjemah Bahasa Indonesia, semata-mata agar materi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik oleh hadirin.

Dalam hal penulisan nama lembaga pendidikan, hari-hari ini berlomba-lomba pula para penulis artikel untuk jurnal internasional mengubah penamaan lembaga afiliasinya ke Bahasa Inggris. Sebagai seorang penerjemah, saya berpandangan hal tersebut tidak menjadi masalah, selama perlakuan itu hanya berlaku bagi lembaga setingkat jurusan atau program studi. Adapun nama lembaga induk, seperti sekolah dan perguruan tinggi, hendaknya tetap dituliskan sesuai nama aslinya.

Maka, nama kampus tempat saya bekerja, misalnya, Universitas Brawijaya, tak perlulah diubah menjadi “Brawijaya University”. Atau nama lembaga seperti “Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya”, tak perlulah penulis pusing-pusing memikirkan penerjemahannya. Penerjemahan nama lembaga induk ke Bahasa Inggris hanya akan menghilangkan identitas asli dari lembaga tersebut. Sebagaimana Anda yang bernama lahir “Agung Dwi Putra” akan kehilangan makna jika diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi “Great Double Son”.

Oleh karena itu, mari kita jadikan Perpres baru ini sebagai momentum untuk mengingat kembali keagungan Bahasa Indonesia, bahasa persatuan dan bahasa resmi negara kita. Mari sebisa mungkin kita gunakan Bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sesuai yang telah diatur di dalam Perpres. Karena jika bukan kita yang menjaga dan menggunakan Bahasa Indonesia dengan penuh kebanggaan sebagai jatidiri bangsa, siapa lagi yang akan melakukannya.