Pernyataan Siap Perang ke OPM Jangan Sekadar Kelakar

Sukamta: Draf RUU Penyiaran Harus Segera Disahkan - JPNN.COM

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. FOTO: Dok. FPKS DPR

RADAR MALANG ONLINE, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Sukamta berharap pernyataan siap perang dari Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai respons atas ultimatum yang dikeluarkan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) atau dikenal dengan sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan sekadar kelakar.

Akan tetapi, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, harus ada keseriusan dari pemerintah menangani secara tuntas gerakan separatis yang jelas-jelas merongrong kedaulatan NKRI.

“Pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan gerakan separatis GAM di Aceh dengan baik dan sukses, mestinya pemerintah saat ini tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua,” ucap Sukamta, menjawab RADAR MALANG ONLINE, Kamis (29/3).

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menilai selama ini pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua, terkesan masih tambal sulam. Padahal OPM tidak sebesar GAM baik dari sisi jumlah personel dan persenjataan.

“Jadi ini bukan bab berani perang atau tidak, tetapi pemerintah harus memiliki desain penyelesain separatisme di Papua secara integral,” tegas dia.

Dia pun mengusulkan 4 langkah penting untuk menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua. Pertama, pemerintah perlu segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua. Tragedi gizi buruk dan campak yang merenggut 71 jiwa di Asmat tidak boleh lagi terulang.

Kedua, pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua. “Bayangkan di Papua ada salah satu perusahaan terbesar dari Amerika Serikat dengan keuntungan puluhan triliun per tahun, namun rakyat Papua di sekitar tambang masih hidup terbelakang. Kemiskinan dan ketidakadilan akan mudah ditunggangi upaya menciptakan instabilitas,” tutur Sukamta.

Ketiga, pemerintah perlu menguatkan peran intelejen di Papua, ini untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi seperatis. Selain tentunya mampu menghentikan alur pemasok senjata.