Permasalahan ganti rugi tidak berkaitan dengan masalah hukum.

Ketua RT 01/RW 23, Kadipiro, Solo, Aris Sugiarto menegaskan, permasalahan ganti rugi tidak berkaitan dengan masalah hukum. Selama ini, antara tim dan warga belum sepakat mengenai besaran ganti rugi yang ditawarkan.

“Kami menginginkan ganti rugi yang sesuai. Yakni, tiga kali dari harga pasaran. Sementara yang ditawarkan tim tidak demikian. Makanya kami juga belum menyetujuinya,” terang Aris saat ditemui RADAR MALANG ONLINE di rumahnya, Selasa (9/1).

Warga pun tidak menggubris jika tim pembebasan lahan akan mengalihkan proses pembebasan lahan ke pengadilan. Menurut Aris, selama ini proses pembebasan lahan telah menabrak sejumlah aturan.

“Kalau mau merunut itu banyak aturan yang ditabrak. Kami juga tidak dilibatkan dalam tawar menawar. Tiba-tiba mereka datang dan menyodorkan hasil appraisal mengenai harganya. Makanya kami juga tidak ada kaitannya dengan hukum,” ungkapnya.

Sebenarnya, warga tidak muluk-muluk dalam meminta besaran ganti rugi. Terlebih selama ini, warga juga tidak berniat untuk menjual lahan dan hunian. “Kami sudah nyaman di sini. Kemudian tiba-tiba lahan kami mau dibeli dan disodorkan uang. Kalau tidak mau akan dibawa ke pengadilan. Bukan seperti itu,” tukas Aris.



Hal senada diungkapkan Paimin, 80, warga Kadipiro RT 02/RW 21. Menurutnya, besaran ganti rugi belum sesuai dengan aturan. “Kami menginginkan ganti rugi sesuai dengan aturannya. Yakni, tiga kali lipat dari harga pasaran,” ucap Paimin.

Harga pasaran tanah sebesar Rp 3 juta per meter. Sementara yang diberikan hanya Rp 3 juta lebih sedikit. “Kami menolak karena harganya belum sesuai. Kami tidak menentang pemerintah terkait ganti rugi ini. Hanya kami ingin yang sewajarnya saja. Kalau sampai ke pengadilan, itu terus seperti apa,” tuturnya.

Seperti diketahui, sampai sekarang masih ada 27 warga yang belum menyetujui besaran ganti rugi yang ditawarkan tim pembebasan lahan. Sebab besarannya belum sesuai dengan yang diinginkan.


(apl/JPC)