Perizinan Mudah, Investasi Tembus Rp 26 Triliun

Mengajukan berbagai perizinan di Kabupaten Malang kini semakin mudah. Sebab, inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Malang terbukti sangat membantu masyarakat.

Kemudahan perizinan yang diterapkan DPM-PTSP Kabupaten Malang tidak hanya berhasil membantu masyarakat, tetapi juga membuat investor berdatangan. Hal itu bisa dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang.

Pada tahun 2017, jumlah investasi di Kabupaten Malang mecapai Rp 26 triliun. Jumlah tersebut datang dari 7.361 investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang. ”Jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan itu sampai 77 ribu (77.796 orang). Sebagian besar di sektor industri dan pertanian,” ungkap Kepala DPM-PTSP Kabupetan Malang Dra Mursyidah Apt MKes.

Lebih lanjut, menurut perempuan kelahiran tahun 1962 ini, raihan tersebut salah satunya juga karena keaktifan DPM-PTSP dalam mengikuti beberapa pameran investasi di berbagai daerah. Misalnya, pameran investasi di Padang, Jakarta, Makassar, dan Jogjakarta.

Dalam forum tersebut, pihaknya selalu mempromosikan potensi di Kabupaten Malang. Sehingga, para investor bisa tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Malang. ”Karena tiap ada pameran banyak investor dari luar negeri yang datang. Ini kesempatan kami untuk ’jualan’ potensi di Malang,” terang perempuan satu anak ini.

Pihaknya juga meyakinkan para calon investor bahwa keamanan investasinya akan terjaga. Apalagi, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang juga terus digalakkan untuk menunjang investasi tersebut.



Dikatakan Mursyidah, investor juga bakal diuntungkan dengan adanya jalur lintas selatan (JLS). ”Akses jalan juga cukup menunjang sekarang. Apalagi, JLS juga akan segera diresmikan,” ungkap dia.

Mursyidah menambahkan, pihaknya juga gencar memberikan informasi kepada warga tentang langkah-langkah pengurusan surat di dinasnya. Hal ini dilakukan melalui grup WhatsApp dan media sosial lainnya.

Salah satu tujuannya, agar warga bisa lebih mudah mengetahui langkah-langkah jika ingin mengurus surat ke dinasnya. ”Karena nggak semua warga mudah menjangkau internet, jadi kami pakai medsos,” imbuh perempuan asal Bali ini.

Bahkan, lanjut dia, kemudahan perizinan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diterapkan DPM-PTSP Kabupetan Malang telah dirasakan masyarakat.

Sehingga, tidak heran jika DPM-PTSP  berhasil menyabet pengharaan nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. ”Karena hal ini memudahkan rakyat biasa untuk membangun rumah,” ujar dia.

Selain itu, pengurusn izin mendirikan bangunan (IMB) kini tidak perlu membayar. ”Kami ingin mempermudah layanan, terutama bagi warga yang kurang mampu,” kata Mursyidah. (im/c1/lid)