Perdes Terima Fasilitas BPJS

Perdes Terima Fasilitas BPJS

Menurut Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar, Timotius Suryadi, pembayaran iuran JKK, JK, dan JHT melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). “Mulai tahun ini ditambah JHT. Nilai iuran berbeda sesuai penghasilan tetap (siltap),” papar Timotius di ruang tunggu Sekda Karanganyar. 

Perangkat desa yang akan mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, adalah mereka yang menjabat sebagai kepala urusan (kaur), kepala dusun (kadus), sekretaris desa (sekdes), kepala seksi (kasi), dan lain-lain. Tetapi, Timotius mengaku lupa saat ditanya jumlah perangkat desa di 162 desa. 

“Misal satu desa itu rata-rata 15 orang perangkat desa, maka ada 2.430 orang. Pertimbangan ditambah JHT itu supaya perangkat desa lebih tenang dan semangat memberikan pelayanan. Ketika pensiun ada yang diharapkan. Terima uang pensiun yang sebetulnya tabungan selama bekerja,” jelasnya.

Timotius mengklaim iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung APB Desa tak melanggar aturan. Alasannya adalah iuran diambil dari komponen Alokasi Dana Desa (ADD). Aturan memperbolehkan mengambil 30 persen untuk keperluan internal pejabat. Selain mendapatkan tiga manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, perangkat desa juga mendapat tunjangan jabatan Rp 200 ribu hingga Rp 350 ribu per orang per bulan.

“Pekerjaan perangkat desa cukup berat. Saya kira pantas memberi tunjangan jabatan supaya pendapatan mereka setara dengan upah minimum kabupaten (UMK),” ungkapnya. 

(rs/rud/bay/JPR)