Perangi Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Latih 90 Karyawan Jadi ‘Agen KPK’

BALI – BPJS Ketenagakerjaan (TK) terus meningkatkan kompetensi agen anti korupsi mereka. Sejak 22 Januari lalu hingga besok (25/1), sebanyak 90 karyawan dari seluruh Indonesia mengikuti workshop anti korupsi bertema ‘Peran Tunas Integritas Dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi’ di Bali.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana besar kami untuk menegakkan integritas institusi dengan mempersiapkan dan mendidik internal BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari penegakan Sistem Integritas Nasional,” jelas Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam rilis resmi yang diterima radarmalang.id hari ini.

Agus menjelaskan, Tunas Integritas merupakan ajang pembentukan personil BPJS Ketenagakerjaan yang tersertifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem integritas nasional. Pendidikan para Tunas Integritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016.

Saat ini jumlah Tunas Integritas BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai 312 orang karyawan di seluruh Indonesia. Namun peran dan kompetensi mereka terus dipertajam dan ditingkatkan melalui kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dan KPK.

“Mereka ini nantinya akan menjadi mata dan telinga KPK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta pencegahan korupsi, baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terpenting semakin meningkatkan budaya zero fraud dalam BPJS Ketenagakerjaan”, tegas Agus.



Sebagai informasi, data pelaporan penerimaan gratifikasi BPJS ketenagakerjaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di 2016, ada 89 laporan gratifikasi, tahun 2017 meningkat menjadi 96 laporan, dan 2018 menyentuh angka 152 laporan.

“Pada tahun 2018 lalu, telah diadakan evaluasi dan improvement peran Tunas Integritas dalam upaya mendukung zero fraud, atas usaha itu telah memperoleh hasil dalam peningkatan signifikan dalam laporan penerimaan gratifikasi dari tahun ke tahun”, papar Agus.

Capaian yang diraih BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2018 telah diganjar KPK dengan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik yang diberikan langsung kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan Hari Anti Korupsi Nasional 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12/18).

Agus berharap capaian yang telah diraih pada Tahun 2018 tidak hanya cukup sampai di situ, “Harapan kami, BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi institusi terdepan sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh Negara untuk memberikan kesejahteraan bagi Pekerja Indonesia melalui pengelolaan yang berintegritas dengan “zero fraud” dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan menjadi acuan bagi lembaga lain di Indonesia”, tutup Agus.

Penyunting : Fia
Foto : BPJS Ketenagakerjaan for Radar Malang