Per Tahun, Pemkot Setor Rp 2 M

MALANG KOTA – Polemik pengelolaan sewa air Sumber Wendit antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggelinding.

Meski Satpol PP Kabupaten Malang memasang papan peringatan di rumah pompa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota, pihaknya tidak akan membayar tarif sesuai keinginan pemkab.

Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto mengungkapkan, selama ini pihaknya belum bersedia diajak pemkab mengadendum perjanjian kerja sama (PKS) karena menyadari keterbatasannya. Sesuai Undang-Undang (UU) 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten/kota tidak berwenang mengelola air.

”Pemkot Malang menganggap, saat ini wali kota/bupati selaku kepala daerah otonom tidak punya kewenangan lagi terkait pemanfaatan air,” ujar Wasto kemarin.

”Untuk pengelolaan air sudah di tangan pemerintah pusat,” tambah mantan kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) itu.

Dalam usulan adendum tersebut, pemkab ingin menaikkan tarif air dari sebelumnya Rp 80 menjadi Rp 610 per meter kubik. Alasannya, tidak ada kenaikan tarif sejak 2008. Sementara versi pemkab, adendum bisa dilakukan setiap tiga tahun. Yakni, 2008, 2011, dan 2014. Tapi, keinginan tersebut tidak direspons pemkot.

Karena tidak ada titik temu, dua pemda yang bertetangga itu dimediasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Wasto mengungkapkan, mediasi yang melibatkan pemprov dan Kementerian itu sudah belasan kali dilaksanakan. ”Mungkin kalau tidak 12, ya 13 kali,” kata pejabat eselon II A Pemkot Malang itu.

Ketika dimediasi Kemen PUPR, akhirnya diputuskan Rp 133 per meter kubik. Tapi, pemkab tidak terima dengan keputusan tersebut sehingga menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Wasto menegaskan, pihaknya berkomitmen akan membayar berapa pun asal ada dasar hukumnya. Sejak adendum terakhir sekitar 2008, pemkot menyetor Rp 2 miliar per tahun ke Kasda Kabupaten Malang.

Itu dengan ketentuan tarif Rp 80 per meter kubik sesuai kesepakatan kedua belah pihak. ”Prinsipnya, kami membayar jika ada perintah secara yuridis,” katanya.

Wasto menyatakan, pihaknya mengusulkan adanya legal opinion dari aparat penegak hukum. Misalnya Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Itu perlu agar langkah para pihak ada analisis hukumnya,” katanya.

Gubernur Sempat Kumpulkan Sanusi-Sutiaji di Unisma

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya akan memediasi pemkab dan pemkot. Wali Kota Malang Sutiaji dan Plt Bupati Malang H.M.

Sanusi sudah memaparkan kesediaannya menyelesaikan polemik sewa tarif pengelolaan air Sumber Wendit melalui musyawarah. Termasuk membahas pemasangan papan peringatan di rumah pompa milik PDAM Kota yang ditengarai buntunya pembahasan tarif air.

”Plt Bupati Malang (H.M. Sanusi) akan menjaga continuity layanan publik. Insya Allah, tidak mengganggu layanan air bersih untuk warga Kota Malang,” kata Khofifah kepada wartawan koran ini kemarin.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, sebelumnya Khofifah sudah mempertemukan Sanusi dengan Sutiaji. Sekitar Ramadan lalu, pertemuan digelar di ruang rapat rektorat Universitas Islam Malang (Unisma).

Pertemuan tertutup yang dilaksanakan malam hari itu juga disaksikan Rektor Unisma Prof Dr Maskuri MSi.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan sehingga Khofifah berencana menjadwalkan ulang pertemuan dua pemda yang bertetangga itu.

Dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut, Maskuri membenarkan. ”Pertemuan itu memang khusus untuk membahas polemik air.

Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) memanggil kedua kepala daerah,” kata Maskuri secara khusus kepada wartawan koran ini.

Menurut Maskuri, Khofifah berharap segera ada keputusan win-win solution. Apalagi, dia melihat kepala daerah di dua pemda yang bertetangga itu komunikatif.

”Tapi soal tarif, gubernur minta agar kedua daerah merundingkannya baik-baik. Jika tetap mentok, dikembalikan ke pemerintah pusat,” tuturnya.

Penentuan Tarif Mempertimbangkan Berbagai Aspek

Terpisah, Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) 1 Malang Raymond Valiant Ruritan menyatakan, keputusan Kemen PUPR tentang tarif air Sumber Wendit sudah tepat.

Yakni, Rp 133 per meter kubik. Dana yang dibayarkan oleh PDAM Kota itu dibagi kedua pihak. Yakni, PJT 1 kebagian Rp 100, sedangkan sisanya Rp 33 masuk ke pemkab.

Hal itu diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam Pasal 14 dijelaskan, pengelola sumber air wajib membayar iuran eksploitasi dan pemeliharaan sumber.

”Iuran itu untuk biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) ditetapkan oleh Menteri PUPR selaku Kementerian teknis yang berwenang mengurus air permukaan,” kata Raymond saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Menurut dia, penentuan tarif tersebut sudah mempertimbangkan beberapa aspek. Termasuk biaya yang dikeluarkan PDAM Kota.

Seperti biaya sistem informasi, biaya perencanaan, biaya pelaksanaan konstruksi, biaya operasional, pemeliharaan, dan  biaya pemantauan, evaluasi serta pemberdayaan masyarakat.

”Semua itu dibebankan kepada pengguna manfaat. Tapi, angka yang ditetapkan dengan penghitungan rasional,” imbuhnya.

Dengan adanya keputusan Kemen PUPR tentang tarif Rp 133 per meter kubik, pihaknya hanya menerima iuran dari PDAM Kota selaku pengelola Sumber Wendit. ”Kewenangan Perum Jasa Tirta ya itu (pemungutan biayanya, Red),” kata dia.

Belum Copot Papan Peringatan

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati SH MHum menyatakan, pihaknya melayangkan gugatan ke PTUN karena pemkot dinilai tidak menjalankan isi PKS.

Yakni, adendum setiap tiga tahun sekali. ”Juga ada indikasi ketidaktepatan prosedur dalam pengelolaan Sumber Wendit,” kata dia.

Gugatan yang dilayangkan pada 13 Mei lalu itu masih tahap persidangan. ”Pada 18 Juli 2019 digelar sidang ketujuh yang dilaksanakan di Jakarta. Agendanya yaitu pembacaan duplik tergugat, tergugat intervensi 1, tergugat intervensi 2,” katanya.

Arum tidak menjelaskan detail poin ketiga gugatan tersebut. ”Salah satunya adalah terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR tentang surat izin pengambilan air (SIPA) yang menyebut mata air Wendit berada di wilayah Kota Malang.

Padahal, secara geografis mata air Wendit ada di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang,” terangnya.

Dia menceritakan, awal mula kerja sama pengelolaan Sumber Wendit dengan Pemkot Malang pada 2002 lalu, pemkot dan pemkab membuat PKS terkait pengelolaan Sumber Wendit. Mengacu perencanaan, PKS berakhir pada 2022.

Menurut Arum, pemkab dan pemkot menyepakati besaran kontribusi. ”Dalam PKS ini juga disepakati setiap tiga tahun terakhir akan dievaluasi melalui adendum, termasuk kenaikan besaran kontribusi yang harus dikeluarkan pemkot,” tuturnya.

Hal itu berjalan sesuai rencana. Pada 2005 menyepakati besaran kontribusi naik menjadi Rp 65 liter per detik, kemudian adendum 2008 naik lagi menjadi Rp 80 per detik. Namun, pada 2011 yang seharusnya adendum kembali, ternyata pemkot tidak lagi mengindahkan.

Meski begitu, Arum membenarkan bahwa pemkot tetap membayar retribusi ke pemkab. ”Hanya, besarannya masih mengacu pada adendum 2008, yakni Rp 80 per meter kubik,” imbuhnya.

Sementara itu, hingga kemarin papan peringatan di Rumah Pompa Wendit belum dicopot pemkab. Kasatpol PP Nazarudin Hasan menyatakan, pihaknya belum menurunkan papan peringatan di rumah pompa karena belum mendapat perintah dari Plt Bupati Malang H.M. Sanusi.

”Kalau Pak Bupati sudah memerintahkan menurunkan papan pengumuman itu, pasti kami turunkan. Kalau tidak, ya tidak akan kami turunkan,” katanya.

Pewarta : Fajrus Shidiq, M.Badar Risqullah, Imron Haqiqi
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan