Per Tahun, Muncul Piutang Pajak Rp 20 M

MALANG KOTA – Setiap tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menemukan tunggakan pajak hingga Rp 20 miliar. Namun, ketika ditelusuri, piutang pajak tersebut fiktif. Sebab, kemunculan piutang pajak itu karena terjadi dobel data.

Hal itu yang mendasari legislator menggodok peraturan daerah (perda) penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa. ”Kalau tidak dilakukan penghapusan, maka akan membebani APBD saja. Karena banyak piutang pajak muncul karena pendataan salah,” ujar Ade Herawanto, kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang kemarin.

Ade menyebut, dobel data itu terjadi pada pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia mencontohkan, lahan yang dulunya masih difungsikan pertanian, kemudian berubah menjadi perumahan. Karena didirikan banyak rumah lalu dijual ke konsumen, maka lahan tersebut dipetak-petak sesuai jumlah rumah dan fasilitas umum (fasum).

Karena tidak ada update pendataan, terjadi dobel data. Pemilik lahan pertama masih tercatat sebagai wajib pajak (WP), sementara pemilik baru setelah dipetak-petak juga tercantum sebagai WP. Dengan demikian, satu objek pajak ada dua WP. ”Inilah yang harus segera dilakukan program pemutihan untuk piutang kedaluwarsa,” terangnya.

Belum lagi munculnya gedung-gedung tinggi. ”Gedung tinggi juga perlu disesuaikan PBB-nya. Pajak tanahnya sih tetap, tapi pajak bangunannya yang perlu disesuaikan,” kata mantan Kabag Humas Kota Malang itu.

Sementara itu, kemarin (17/6) digelar rapat paripurna Ranperda Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pandangan umum fraksi, Sugiono yang mewakili FPDIP menyampaikan, pihaknya setuju penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa. Tapi pelaksanaannya harus selektif. Serta dilakukan penelitian administrasi agar pelaksanaannya optimal.

”Kami berharap tidak ada oknum-oknum pajak yang menyalahgunakan penghapusan piutang pajak tersebut,” terang Sugiono.

Sedangkan Ike Kisnawati dari FPKB menyatakan, perlu adanya pembenahan sistematika laporan dokumen pajak dalam ranperda tersebut. Karena banyak dari dokumen pajak yang sudah tidak update. ”Dalam database banyak data yang kurang sesuai karena harga tanah dan bangunan pasti banyak yang berkembang dalam setahun saja,” terang Ike. 

Pewarta : nr4
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan
Fotografer : Rubianto