Penyuap Sri Wahyuni Dituntut 2 Tahun Penjara

JawaPos.com – Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut penyuap Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dengan hukuman dua tahun penjara. Sang penyuap, yakni Bernard Hanafi Kalolo juga dikenakan pidana denda Rp 200 juta subsider kurungan enam bulan penjara.

Tuntutan ini dilayangkan oleh jaksa KPK setelah meyakini bahwa Bernard yang berprofesi sebagai pengusaha itu menyuap Sri Wahyumi sebesar Rp 591 juta.

“Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Bernard Hanafi Kalalo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi” kata Jaksa KPK Nanang Suryadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/8).

Jaksa juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Bernard. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai Bernard tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.



“Untuk hal meringankan, terdakwa memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana, berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum,” katanya.

Dalam dakwaan, Bernard disebut memberikan suap kepada Sri Wahyumi guna memenangkan Bernard sebagai pengusaha atas proyek di kabupaten tersebut. Adapun Rincian uang dan barang yang dianggap terbukti diberikan oleh Bernard kepada Sri Wahyumi adalah uang Rp 100 juta, 1 unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa dengan nilai total sekitar Rp 28 juta, dan tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta.

Adapun barang bukti lainnya adalah tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 591 juta.

Jaksa menilai, Bernard terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan