Penyerapan DD Lemah, Salah Siapa?

KOTA BATU – Pengelolaan dana desa (DD) masih menjadi persoalan bagi sebagian besar pemerintah desa (pemdes) di Kota Batu. Tahun ini, memasuki tahap ketiga pencairan DD,
angka penyerapan dari tahap sebelumnya diketahui juga belum memuas kan. Padahal, catatan pe nyerapan bantuan dari tahap sebe lumnya itu menjadi syarat penting agar pencairan tahap ketiga berlang sung lancar.

Untuk memperbaiki kondisi itu, beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan Pemkot Batu. Seperti tersaji kemarin (11/9), saat Kepala Dinas Pem berdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) MD Furqon turut menggeber acara sosialisasi program Kades Lawas (Kawal Desa melalui Pengawasan).

Dia menjelaskan bila program tersebut merupakan gagasan dari Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Tujuannya untuk memaksimalkan pengelolaan DD di Kota Batu. ”Ada banyak hal yang menjadi kendala terkait penyerapan DD maupun ADD. Di
sela-sela acara road show KPK ini, sekaligus kami sosialisasikan program klinik pengelolaan DD tersebut,” kata dia.

Seperti diketahui, serapan total DD di Kota Batu hingga saat ini masih cukup rendah. Dari total alokasi senilai Rp 26,5 miliar, diketahui baru ada dana senilai Rp 2,2 miliar yang terserap. Tahun 2018 lalu, Pemkot Batu juga mencatat total sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari DD senilai Rp 16 miliar.

”Saya tidak menampik anggapan bila surat pertanggungjawaban (SPj) masih menjadi persoalan bagi mereka (pemdes),” imbuh Furqon. Dia lantas melihat bila peningkatan
sumber daya manusia (SDM) sangat perlu dilakukan. Sebab, menurut dia, sejauh masih ada beberapa kepala desa (kades) yang hanya lulusan sekolah menengah pertama (SMP).



Sementara perangkat desa yang menjabat, kebanyakan justru lulusan SMA. ”Kan timpang jadinya. Nah, oleh karena itu peningkatan SDM sangat perlu karena kades ini sudah bukan lagi dilayani. Mereka sudah punya kewenangan. Begitu kalau arahan dari presiden,” sambungnya.

Selain itu, ada pula kendala lain yang kerap menjadi penghambat penge lolaan DD. Salah satunya yakni respons yang lemah dari tim pendamping desa, yang bertindak sebagai
regulator. Ha rusnya, Furqon melanjutkan, pen dam p ing desa lebih responsif dan bukan hanya sekadar melakukan sosialisasi saja.

”Mereka (kades) ini bi ngung mau diapakan dana desa itu. Sementara pendamping hanya sosialisasi saja, bukan mengarahkan. Ter masuk pembuatan SPj, mereka kebingungan, makanya saya tidak heran kalau ada kades yang disangka penyelewengan atau yang lainnya,” bebernya.

Terpisah, Pendamping Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jatim Muhamad Khotib Lutfian menolak anggapan bila pihaknya lemah dalam merespons keluhan pemdes. Dia menegaskan jika penga walan dan pengawasan bukan menjadi tu poksi dari tim P3MD.

”Tugas kami hanya melakukan sosialisasi kalau dari (peme rintah) pusat ada regulasi
baru. Selebihnya bukan menjadi ranah kami,” kata dia. Di sisi lain, dia melihat bila kerangka pendampingan pemdes di Kota Batu masih minim.

Dia pun mencontohkan
jika posisi pendamping infrastruktur saat ini masih belum ada. Hal itu menurut dia turut menghambat berjalannya pembangunan infrastruktur di desa.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya