Penyerapan APBD Baru 28,26 Persen

KOTA BATU – Hingga semester pertama tahun anggaran 2019 rampung, angka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu diketahui belum terlalu memuaskan.

Dari 20 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, belum semuanya sanggup menyerap anggaran di atas 50 persen. Bila dirata-rata, penyerapannya baru berkisar di angka 40 persen.

Salah satu contohnya di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu, yang memiliki plot belanja operasional senilai Rp 210 miliar. Hingga semester pertama tahun ini, realisasi penyerapan di disdik berkisar di angka Rp 68 miliar atau 32,46 persen.

Hal serupa juga berlaku di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu. Dari plot anggaran belanja senilai Rp 52 miliar, realisasi penyerapannya baru berkisar di angka Rp 12 miliar atau 23,71 persen saja.

Dari data yang diterima koran ini, serapan terendah diketahui ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu. Dari total dana belanja yang tersedia senilai Rp 43 miliar, penyerapannya baru berkisar di angka Rp 5,3 miliar atau 12,15 persen saja.



Dihitung secara total, jumlah belanja operasional dan modal tahun ini berada di angka Rp 982 miliar. Dari total itu, baru ada dana Rp 277 miliar yang terserap. Bila dihitung secara persentase penyerapannya baru berkisar di angka 28,26 persen.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud menekankan bila penyerapan anggaran harus sesuai dengan kemampuan belanja modal dan pertanggungjawaban setiap OPD. ”Kalau sudah cocok (jumlah belanja modalnya) ya nggak masalah, tapi jangan sampai penyerapannya minim,” terangnya.

Sebagai contoh, dia menyebut bila tahun lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI turut menyoroti tingginya belanja kepegawaian daripada belanja modal. Tak ingin catatan itu terulang, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko memastikan bila pihaknya bakal bekerja ekstra.

”Kami sependapat dengan masukan DRPD agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan alokasi belanja modal  sampai  dengan  30  persen,” terang Dewanti.

Di sisi lain, dia juga turut menyampaikan sejumlah faktor yang melatarbelakangi besar kecilnya belanja modal. ”Di antaranya (dipengaruhi) program prioritas dan kebutuhan daerah, serta yang terpenting adalah kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Dewanti tak menampik jika plot anggaran yang tersedia untuk belanja pegawai mendominasi di sejumlah OPD. ”Namun demikian, ke depan kami akan berupaya untuk meningkatkan rasio belanja modal terhadap total belanja APBD kami,” tambahnya. Salah satu  upaya    yang    bakal dilakukan, yakni penghematan penganggaran belanja operasional yang  dinilai kurang efektif dan efisien.

Dana tersebut rencananya bakal dialokasikan ke belanja modal. Terutama belanja modal untuk kepentingan pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Begitu juga infrastruktur dasar di bidang kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur sosial ekonomi seperti pembangunan pasar dan gedung kesenian. 

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya