Penuhi Keinginan Jokowi, Menteri Asman Fokus Garap 6 Program Ini

Penuhi Keinginan Jokowi, Menteri Asman Fokus Garap 6 Program Ini

Keenam hal tersebut adalah, pertama meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja, kedua meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan reformasi birorkasi, ketiga meningkatkan efektivitas penataan kelembagaan. 

Selanjutnya, program keempat meningkatkan kualitas penerapan manajemen SDM ASN, kelima memperkuat dan memperluas penerapan e-goverment, serta keenam adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target tahun 2018, dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja, seluruh Kementerian dan Lembaga dan Provinsi harus memiliki nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP dalam kategori ‘baik’, dan Sebagian kabupaten/kota harus memiliki nilai SAKIP dalam kategori ‘baik’.

“Dengan cara ini, diharapkan akan meningkatkan potensi efisiensi dan pencapaian target-target pembangunan nasional dan daerah,” ujar Menpan RB, Asman Abnur di Jakarta, Senin (22/01).

Asman juga menuturkan akan memperbanyak pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM), sebagai percontohan reformasi birokrasi di unit yang dekat kepada masyarakat. 

Harapannya, dengan program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dalam hal peningkatan efektivitas penataan kelembagaan MenpanRB akan mengevaluasi seluruh kementerian dan lembaga yang belum dievaluasi untuk memperoleh gambaran efektivitas strukturnya, kemudian evaluasi terhadap Lembaga Non Structural (LNS).

Melalui upaya itu diharapakan menjadi rekomendasi untuk kelembagaan pemerintah yang lebih efektif dan efisien untuk tahun 2019-2024. 

Dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen SDM aparatur, KemenpanRB akan terus mengawasi sistem pengadaan CPNS bagi instansi pemerintah pusat dan daerah.

Program lainnya, penyelesaian seluruh RPP dari UU ASN, dan integrasi data kepegawaian mencakup seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 

“Diharapkan dari resolusi ini akan dihasilkan sistem manajemen SDM ASN yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendukung penyelenggaraan birokrasi yang lebih baik,” ujar Asman.

Untuk memperkuat dan memperluas penerapan e-government, Menteri mentargetkan tahun 2018 ini seluruh kementerian dan lembaga negara dan provinsi dan sebagian kabupaten/kota sudah menerapkan e-performance based budgeting.

Selain itu, seluruh kementerian bahkan pemda sudah menerapkan sistem aplikasi umum terbaik. Melalui resolusi ini, diharapkan dapat mempercepat proses penyelenggaraan pelayanan dan proses pemerintahan yang baik.

“Selain terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, diharapkan resolusi tersebut dapat mendorong peningkatan ranking Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sesuai target Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.


(rgm/JPC)