Soal Kenaikan UMK Malang Raya, Pengusaha Yes, Buruh No

Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya telah mengajukan kenaikan upah minimum kota/kabupaten ke Gubernur Jatim kemarin (6/11). Hasilnya, Kota Malang mengalami kenaikan upah tertinggi. Yakni, dari Rp 2,27 juta pada tahun 2017, naik menjadi Rp 2,47 juta di tahun 2018.

MALANG KOTA – Tiga pemerintah daerah (pemda) di Malang Raya telah mengajukan kenaikan upah minimum kota/kabupaten ke Gubernur Jatim kemarin (6/11). Hasilnya, Kota Malang mengalami kenaikan upah tertinggi. Yakni, dari Rp 2,27 juta pada tahun 2017, naik menjadi Rp 2,47 juta di tahun 2018.

Sedangkan pengajuan upah di Kabupaten Malang sebesar Rp 2,57 juta dan Kota Batu Rp 2,38 juta. Pada 2017, upah di Kabupaten Malang Rp 2,36 juta, sedangkan Kota Batu sebesar Rp 2,19 juta. Atas kenaikan upah ini, ada tanggapan berbeda dari pengusaha dan buruh. Pengusaha setuju atas kenaikan itu, tapi buruh justru keberatan.

Ketua Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kota Malang Andi Irfan menyatakan, kenaikan upah tersebut belum menjamin kesejahteraan buruh. Sebab, kenaikannya tidak sesuai dengan kebutuhan harga-harga pokok dan biaya hidup di Kota Malang.

”Kalau kenaikan upah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan, maka kenaikan hanya berlandaskan inflasi. Jadi, setiap tahun kenaikannya hanya maksimal Rp 200 ribu,” kata Andi.

Dia menambahkan, idealnya, kenaikan upah harus bisa menembus Rp 2,7 juta. Itu pun masih sesuai standar kehidupan buruh lajang. ”Kalau buruh yang sudah berumah tangga, ya bisa mencapai Rp 3 juta,” kata Andi.



Sebenarnya, imbuh Andi, kalangan buruh ”berontak” dengan usulan kenaikan upah yang tidak seberapa tersebut. Namun, selama ini aksi buruh tidak banyak membawa dampak signifikan. Jadi, buruh sudah tidak lagi merespons setiap ada kenaikan upah. ”Kami juga sulit untuk mengoordinasi,” tandas dia.

Sementara sikap pesimistis ditunjukkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu atas kenaikan upah itu. Karena dugaannya, tidak banyak pengusaha yang mematuhi kenaikan upah itu.

”Kenaikan ini dilematis sebenarnya,” kata Ketua SPSI Kota Batu Purtomo. Menurut dia, kenaikan tersebut sudahlah cukup. Tidak terlalu besar dan juga kecil.

”Sejak awal saya hanya bilang jika kebutuhan hidup layak (KHL) harus lebih besar daripada yang ditetapkan di PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” kata dia. Dan dari hasil rapat bersama Dewan Pengupahan Kota Batu, ditentukanlah nominal yang diajukan itu.

”Yang saya harap setelah ditentukan itu adalah implementasinya,” kata dia.

Sebab, selama ini setelah UMK ditetapkan, tidak banyak perusahaan yang mematuhi. Malah, Purtomo melanjutkan, dari yang dia tahu banyak akal-akalan yang dilakukan perusahaan. ”Mereka akan membuat pembukuan ganda, ini untuk antisipasi jika nanti dikroscek dinas tenaga kerja maupun dari pihak kami,” kata dia.

Dia mencontohkan, misalnya perusahaan A. ”Dalam struk gaji itu memang diketahui sudah membayar UMK, tapi ini tidak murni UMK-nya,” kata dia.

Dalam struk gaji itu sudah ditambah dengan uang makan, transportasi, servis, dan yang lainnya. ”Padahal UMK ya, yang gaji pokok itu saja, tidak ditambah-tambah,” terang dia. Karena itu, Purtomo menilai jika pelaksanaan UMK itu tidak dilakukan semuanya.

Lebih lanjut, padahal jika ada perusahaan tidak kuat membayar UMK itu bisa mengajukan penangguhan. ”Penangguhan bisa diajukan ke gubernur, nanti akan diberikan waktu. Namun, hingga saat ini, tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan. Artinya kan semua sudah UMK seharusnya,” terang dia. Namun, pada praktiknya, tidak pernah demikian. Perusahaan melanggar tidak membayar UMK dan tak mengajukan penangguhan.

”Padahal, itu ranahnya bisa pidana, tapi apa? Ya, itu pemerintah membuat aturan sendiri, tapi diabaikan jika ada yang tidak menerapkannya,” tegas Purtomo.

Padahal, jika besaran UMK itu diterapkan, kesejahteraan untuk para pekerja itu setidaknya bisa dicapai. Sekarang, dia melanjutkan, tentu memang cukup berat. ”Kami mau protes, nanti disebut semaunya sendiri, jadi kami ya menerima saja,” kata dia.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Malang tidak keberatan dengan kenaikan upah minimum sebesar 8,71 persen. ”Prinsipnya, pengusaha siap melaksanakan,” ujar Sekretaris Apindo Kabupaten Malang Samuel Molindo kemarin (6/11).

Apalagi, sebelum pemerintah menetapkan besaran upah minimum itu, ada pembahasan yang dilakukan di tingkatan asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, dan serikat buruh.

”Rumusnya kan UMK 2017 ditambah laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya ketemu angka itu (8,71 persen),” kata Samuel.

Meski menerima, Samuel tidak menampik bahwa pengusaha bakal menghadapi tantangan besar ketika UMK itu diterapkan. Apalagi, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tidak sesuai ekspektasi.

Mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga hanya 5,06 persen. Padahal, pemerintah menargetkan sebesar 5,2 persen.

Belum lagi, pengusaha, terutama sektor ritel, harus menghadapi melemahnya daya beli masyarakat. ”Kenaikan UMK itu terutama akan dirasakan perusahaan padat karya. Contohnya pabrik rokok,” jelasnya.

Lantas, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha ketika UMK itu nanti dijalankan? ”Kuncinya adalah efisiensi. Tapi harus diketahui, efisiensi ini tidak selamanya mengurangi jumlah karyawan,” ujar dia.

Pengusaha bisa melakukan efisiensi pada proses produksi. Misalnya dengan mencari bahan baku alternatif yang lebih murah. Bisa juga dengan menggenjot marketing-nya.

”Sebenarnya, meski daya beli turun, kalau kita butuh kan tetap saja beli. Contohnya, kalau sepatu kita rusak, masa nggak beli?” kata dia.

Nah, ketika efisiensi dengan mencari bahan baku lebih murah itu, misalnya, sulit dilakukan, pengusaha mau tak mau memang harus memangkas jumlah karyawannya. ”Tapi, itu upaya yang paling terakhir,” pungkasnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang Kasiyadi menjelaskan, nominal kenaikan upah itu sudah disepakati pada rapat pleno pada 31 Oktober 2017. Hadir saat itu, perwakilan serikat buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dasar utama kenaikan tersebut karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

”Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen dan inflasi mencapai 7,2 persen,” kata Kasiyadi kemarin siang.

Mekanisme kenaikan dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, lalu dikalikan UMK Kota Malang tahun 2017. Jadi, kenaikannya sebesar 8,71 persen.

Masih menurut Kasiyadi, kenaikan itu sudah sesuai standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Malang sebesar Rp 2,1 juta. KHL ini berdasar survei bulanan ke pasar untuk menghitung standar kebutuhan buruh. Itu mulai mencatat perkembangan harga kebutuhan pokok hingga tempat tinggal. Maka ketemulah angka Rp 2,1 juta.

”Jadi, upah buruh yang sekarang dan tahun mendatang sudah di atas angka KHL,” tegas Kasiyadi.

Dia menambahkan, kenaikan upah 8,71 persen ini dinilai sudah menguntungkan pihak pengusaha dan buruh. Ada sekitar 59 ribu buruh di Kota Malang yang akan merasakan kenaikan upah. ”Usulan kenaikan itu menguntungkan semua pihak,” kata pria yang tinggal menunggu masa pensiun tersebut.

Nah, kenaikan upah ini, menurut dia, tak perlu disikapi berlebihan. Sebab, ini sudah menjadi standar agar perusahaan tidak menggaji buruh secara semena-mena. ”Jika tidak ada aturan ini, pengusaha bisa saja menggaji rendah, contohnya Rp 500 ribu dalam satu bulan,” kata Kasiyadi.

Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo menegaskan, kenaikan upah yang diajukan ke gubernur sudah berdasar hitungan KHL. ”Jadi, kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 100% di atas KHL,” tegas Totok–sapaan akrab Yoyok Wardoyo.

Lantas, apakah kebijakan ini tidak akan menimbulkan polemik di kalangan pengusaha? Mantan asisten bidang hukum Pemkab Malang ini meyakinkan jika tidak akan ada gejolak dari pengusaha. Sebab, sebelum dilakukan pengajukan kenaikan upah, sudah melalui beragam tahapan. Bahkan, juga sudah disosialisasikan kepada para pengusaha.

”Masih ada mekanisme penangguhan, jadi perusahaan bisa mengajukan penangguhan kenaikan upah sebelum diberlakukannya UMK itu,” jelas Totok.

Artinya, jika pengajuan penangguhan disetujui gubernur, perusahaan tersebut diperkenankan tidak membayarkan gaji karyawannya sesuai dengan UMK. Namun, hal ini hanya berlaku satu tahun. Misal mengajukan pada 2017, maka untuk tahun 2018, perusahaan boleh membayar sesuai UMK 2017. Pun pada tahun berikutnya, kalau penangguhannya kembali disetujui, standar UMK yang digunakan adalah tahun 2018.

Di Kabupaten Malang sendiri saat ini total ada 1.500 perusahaan yang terdaftar, baik perusahaan di tingkat kecil maupun besar. ”Dari jumlah tersebut, pada tahun 2016 lalu ada 2 perusahaan yang secara formal mengajukan penangguhan kenaikan UMK,” ujar Totok.

Pria yang juga menjabat sebagai kepala bidang hubungan industrial disnakertrans ini menuturkan, selambat-lambatnya tanggal 21 November 2017, Peraturan Gubernur tentang UMK sudah keluar. ”Tidak perlu ada peraturan daerah lagi untuk mengatur, hanya pemda berkewajiban mengeluarkan surat edaran (SE),” imbuhnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Tenaga Kerja Kota Batu, Sapto Nora Adi, beberapa waktu lalu, menyatakan, jika berat untuk menindak perusahaan yang tidak bisa menerapkan UMK. Sebab, tidak semua perusahaan mampu membayar gaji karyawan secara penuh.

”Kalau regulasi itu kami kencangkan, ya malah tidak ada perusahaan yang mau ke sini, pengangguran jadi banyak. Repot jadinya,” kata dia.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menyatakan sepakat dengan kenaikan UMK ini. ”Setiap tahun pasti dibahas, bukan hanya Kabupaten Malang, tapi semua daerah harus mematuhi regulasi ini,” ujar Hari.

Politikus PDIP itu menambahkan, jika tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk menolak. Sebab, pemerintah pusat tentunya telah mengajak semua elemen, baik pengusaha maupun serikat buruh, untuk menentukan besaran kenaikan UMK.

Pewarta: Aris Syaiful, Farikh Fajarwati & Aris Dwi
Penyunting: Abdul Munthalib
Copy Editor: Dwi Lindawati