Pengunjung Vila Dipajaki, Pengusaha minta Kompensasi Pemkot Batu

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Batu Alwi MHum

KOTA BATU – Para pengusaha vila maupun homestay tak merisaukan rencana pemungutan pajak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terhadap kegiatan usahanya. Mereka mempersilakan pemkot menerapkan kebijakan tersebut.

Hanya, para pengusaha ini tak ingin pembayaran pajak tersebut tidak cuma-cuma. Mereka juga ingin ada hubungan timbal balik atas pembayaran yang mereka lakukan. ”Apa yang kami berikan melalui pajak itu nanti kami harap pemerintah akan memberikan hal yang sama. Misal, penambahan dan perbaikan fasilitas umum yang ada di lokasi,” kata ketua paguyuban pemilik vila dan homestay ’Supo’ Songgoriti Indra Tri Ariyono kemarin (22/11).

Selain itu, para pemilik vila dan homestay berharap pemerintah juga melakukan promosi akan keberadaan villa dan homestay yang ada di Kota Batu. ”Kami juga ingin dipromosikan kepada wisatawan, supaya memilih menginap di vila,” terang dia.

Indra menegaskan, jika aturannya nanti ada pajak, para pemilik villa di Songgoriti pasti akan mematuhinya. Namun, nanti aturan tersebut akan dilihat terlebih dahulu. ”Aturannya seperti apa, nanti akan kami lihat. Dan kami siap menjalankannya,” terang Indra.

Indra mengaku, selama ini sebenarnya dia sudah membayar retribusi ke pemerintah. ”Ada tarikan, dan itu kami bayarkan ke pemerintah setiap bulan. Satu vila itu ditarik antara Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu,” sebut dia.



Untuk diketahui, ada proyeksi kenaikan pendapatan daerah saat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2018. Dalam pembahasan itu, pemkot memproyeksikan ada kenaikan pendapatan daerah.

Terutama dari pendapatan asli daerah (PAD), yaitu sebesar Rp 143,5 miliar. Jumlah tersebut tentu lebih besar dari APBD 2017 sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK), yaitu sebesar Rp 124,0 miliar. Artinya, ada kenaikan Rp 19,5 miliar.

Salah satu upaya untuk menggenjot pendapatan itu adalah pada sektor pajak dan retribusi daerah. Di antaranya, penerapan pajak pada vila dan homestay. Diharapkan, dengan penerapan itu pendapatan daerah bisa meningkat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata Imam Suryono menyampaikan, terkait adanya pajak dan retribusi itu, pihaknya sangat mendukung. ”Tapi, itu semua nanti masih akan kami bicarakan bagaimana nanti secara teknisnya dan proyeksi peningkatannya,” kata dia.

Jika memang nanti sudah dipastikan dan aturannya sudah dibuat, maka akan disosialisasikan kepada para pemilik vila dan homestay. ”Kami ini memang bukan dinas penghasil. Namun bisa menghasilkan. Jika ada kenaikan itu, maka nantinya juga akan kembali kepada mereka (pemilik vila dan homestay),” terang mantan Kasatpol PP Kota Batu itu.

Maksudnya kembali kepada para pemilik vila dan homestay itu seperti dengan meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan tempat penginapan. Adanya timbal balik itu tentunya tidak akan membuat pemilik vila dan homestay terbebani. (adk/c1/yak)