Pengembang Pasar Blimbing Minta Rp 100 M

MALANG KOTA – Setelah sekian lama pembangunan Pasar Blimbing lebih banyak menimbulkan polemik, Pemkot Malang sudah menyiapkan rencana.

Salah satunya dengan memutus kontrak pengembang dan merevitalisasi pasar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, pihak pengembang sudah siap-siap mengajukan ganti rugi Rp 100 miliar.

Hingga kini, Pasar Blimbing memang tak kunjung dibangun. Padahal, kerja sama antara Pemkot Malang dengan PT Karya Indah Sukses (KIS) dalam pembangunan Pasar Blimbing sudah ditandatangani sejak 2010. Jangka waktu kerja sama, yaitu selama 30 tahun. Hanya, hingga saat ini, pembangunan pasar macet.

Tentang opsi pemutusan kerja sama dengan pengembang tak ditampik Wali Kota Malang Sutiaji sebagai salah satu opsi yang bisa diambil. Menurut dia, hal itu adalah sikap tegas Pemkot Malang untuk melakukan pengembangan ekonomi pasar. ”Itu salah satu opsi yang akan kami pertimbangkan,” ucapnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurut Sutiaji, jika revitalisasi pasar tidak kunjung dikerjakan, maka waktu kerja sama bisa termakan percuma. Sutiaji menjelaskan jika opsi pemutusan kerja sama dilakukan, langkah selanjutnya mengelola pasar dengan APBD atau bantuan pemerintah pusat. ”Jika opsi itu diambil, nanti dibangun sendiri pasarnya,” kata politikus Demokrat itu.

Bahkan, Sutiaji menyebut sudah ada investor dari Tiongkok yang siap memberi pinjaman dana segar. Pinjaman semacam ini, jelas dia, juga bisa menjadi opsi lain. Yaitu, Pemkot Malang hanya meminjam dana saja dan mengembalikannya sesuai jangka waktu. ”Kalau yang ini (pinjaman, Red) bisa cepat selesai revitalisasinya. Tapi, ini kan opsi,” kata pria kelahiran Lamongan itu.

Sementara itu, Direktur PT KIS Litiansyah King mengaku belum punya rencana apa pun terkait Pasar Blimbing. Karena itu, dia mempertanyakan apa kesalahan investor sehingga ada opsi pemutusan perjanjian kerja sama (PKS). King mengaku juga belum menerima hasil keputusan Mendagri tentang jangka waktu pengelolaan untuk adendum.

Soal jangka waktu pengelolaan, memang masih menjadi perdebatan. Dinas Perdagangan Kota Malang dalam catatan koran ini menyebut pengelolaan selama 30 tahun terhitung setelah ditandatanganinya PKS.

Sementara PT KIS menyebut pengelolaan dihitung setelah dibangunnya pasar. ”Kami juga sudah sangat banyak mengeluarkan dana untuk membuat penampungan pedagang dan operasional lainnya,” kata pengusaha asal Kalimantan itu.

King menyebut, salah satu poin yang harus dibahas dalam adendum juga tentang nilai investasi. PT KIS menurutnya sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Prambanan yang ditunjuk menjadi kontraktor.

Dia menyebut nilai kerja samanya sekitar Rp 650 miliar. ”Kalau wanprestasi ya ada kompensasi. Apa dibiarkan saja sama pemkot? Padahal, sekarang pemkot tinggal meminta pedagang (menempati tempat penampungan, Red) saja,” tuturnya.

Soal kompensasi, sebelumnya PT KIS sudah menyebut Rp 100 miliar untuk ganti rugi jika benar dilakukan pemutusan kerja sama sepihak. King juga tidak mendengar kabar Pemkot Malang mengusulkan adendum ke DPRD Kota Malang. Dia meminta agar Pemkot Malang mementingkan nasib pedagang dan investor.

PT KIS, kata dia, selama ini tidak diajak komunikasi oleh Pemkot Malang. ”Ada apa ya sama pemkot? Saya sudah bicara kepada Wali Kota Malang Pak Sutiaji waktu baru dilantik dulu, katanya akan mengabari PT KIS, tapi hingga saat ini belum ada pemanggilan,” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Ahmad Yani