Pengembang Gedung Diwajibkan Bela Hak Penyandang Disabilitas

JawaPos.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan setiap pengembang yang mengajukan perizinan bangunan gedung kepentingan umum untuk menyertakan design fasilitas khusus penyandang Disabilitas.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menjelaskan hal ini dilakukan untuk memenuhi hak- hak penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Kami mewajibkan kepada setiap pengembang bangunan gedung kepentingan umum baik itu hotel, perkantoran, mal, dan apartemen untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik bagi penyandang Disabilitas,” jelas Denny, Sabtu, (9/2)

Denny pun merincikan fasilitas yang wajib dipenuhi oleh pengembang atau pemilik bangunan gedung antara lain, sarana parkir khusus Disabilitas berukuran 3,7 meter x 4,5 meter dengan jarak maksimal ke bangunan gedung sejauh 60 meter, memiliki kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga dengan ukuran 1:8 untuk dalam bangunan dan 1:10 untuk luar bangunan serta lebar ramp minimal 0,95 
meter tanpa tepi pengaman dan 1,2 meter dengan tepi Pengamanan.



“Selanjutnya pemilik gedung diwajibkan menyediakan lift dengan ruang bersih minimal: 1,4 meter x 1,4 meter hand rail dan menyediakan toilet khusus Disabilitas,” terangnya.

“Aapabila Gambar Perencanaan Arsitektur ltidak terdapat fasilitas aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas, maka perizinan bangunan gedung tidak dapat diproses sebelum pemohon merevisi GPA sesuai ketentuan” tegas Denny.

Menurutnya, ketegasan ini dapat didukung oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam aturan tersebut bagi yang tidak memenuhi hak daripada penyandang disabilitas maka akan diberi sanksi.

Sebagai contoh, Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta telah tersedia fasilitas dan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik bagi pemohon penyandang Disabilitas dalam mengurus perizinan/non perizinan. Seperti, kursi roda dan satu petugas pendamping, tersedia lahan parkir dan ramp yang ramah disabilitas, dan loket prioritas khusus penyandang disabilitas.

“Kami mendorong seluruh pengembang dan pengelola gedung untuk mewujudkan Jakarta, kota yang ramah Disabilitas mengingat Jakarta sebagai Ibukota Negara menjadi cerminan secara nasional,” tandasnya.

Editor           : Bintang Pradewo

Reporter      : Reyn Gloria