Pengamat Sambut Positif Usulan Ganjar Soal Pengahapusan SKTM

JawaPos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana menghapus penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selama ini SKTM dinilai menimbulkan carut marut saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Langkah ini disambut positif dan perlu dioptimalikan ke depannya.

Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar mengatakan, kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu dinilai sudah pada tempatnya. Ini merupakan langkah strategis sebagai respon dari berbagai masukan yang disuarakan oleh dewan pendidikan maupun kelompok masyarakat.


“Terhadap berbagai masukan dan situasi yang tidak bagus. Maka, kalau kemudian ditempuh langkah SKTM itu tidak lagi diberlakukan, menurut saya tetap harus ada mekanisme untuk memberikan perhatian untuk membuka akses anak-anak dari keluarga tidak mampu,” katanya, Rabu (8/1).

Pencantuman SKTM dalam persyaratan penerimaan siswa baru di SMA/SMK beberapa waktu lalu menuai masalah. Sebagaimana banyak diberitakan media, banyak bermunculan SKTM palsu untuk disalahgunakan. SKTM palsu itu dibuat oleh orang tua siswa supaya anaknya meraih tambahan nilai dan bisa diterima di sekolah idaman.

Ganjar pun merespon dengan menggagas kebijakan SKTM ini. Langkah itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Ngasbun melanjutkan, mekanisme penghapusan harus tetap memperhatikan akses anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, bisa dimulai dari monitoring melalui data base rinci yang bisa diakses.

”Menurut saya cukup menggunakan data itu. Saya menyarankan panitia penyelenggara PPDB menggunakan saja data dari pusat statistik. Jadi tidak perlu lagi orang tua membuat keterangan dari RT/RW, karena ini yang rawan penyimpangan,” lanjutnya.

Kemudian, agar berimbang atau tak terkesan condong kepada satu kelompok masyarakat, dalam PPDB sebaiknya dilakukan pemberian skor pada masing-masing calon siswa tidak mampu tadi. Semisal bagi yang memiliki prestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, tidak semata-mata langsung diterima di sekolah tertentu.

“Menurut saya sisi keadilannya harus dibangun. Latar belakang keluarga tidak mampu diperhatikan, yang berprestasi juga. Tetap ada level prestasinya meski sama-sama dari keluarga tidak mampu. Tidak serta merta mengalahkan semua persyaratan. Jangan sampai menjadi orang mampu jadi penderitaan, jadi tidak mampu jadi keberuntungan,” terangnya panjang lebar.

Alasan lain, bagaimanapun jangan sampai nantinya memaksakan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang kebetulan juga tidak mampu akademik belajar di sekolah dengan standar tinggi. Pada satu persepektif bisa membuat mereka kemungkinan tertekan, kala harus bersaing dengan siswa yang kuat secara ekonomi maupun akademik.

“Ini akan menjadi penderitaan bagi mereka. Maka menurut saya, apapun yang menjadi pertimbangan persyaratan, harus ada persyaratan akademik. Jangan sampai prestasi dan kemampuan akademik diabaikan,” tandasnya.

Editor      : Dida Tenola
Reporter : Tunggul Kumoro