Pengajuan Penurunan Kelas BPJS Kesehatan di Malang Naik 5x Lipat

KOTA MALANG – Kabar naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada tahun 2020 nampaknya meresahkan pesertanya. Dari data Kantor BPJS Malang, tercatat adanya kenaikan pengajuan turun kelas hingga 5x lipat.

Hal ini terjadi pasca keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

“Di data kami per 31 September, ada 100 peserta yang turun kelas dari kelas 1 ke kelas 2 dan 3. Sedangkan sejak Oktober sampai 14 November 2019, tercatat pengajuan penurunan peserta dari kelas 1 ke kelas 2 sebanyak 80 dan ke kelas 3 sebanyak 500 orang,” ujar Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Cabang Malang, Wenan Nugroho, Jumat (15/11).

Data tersebut merupakan peserta yang mengajukan penurunan kelas dengan mendatangi kantor BPJS Cabang Malang. Dengan membawa syarat KTP dan KK. Sedangkan untuk penurunan melalui aplikasi JKN Mobile, Wenan mengatakan belum merekap datanya.

Namun diakuinya pengguna aplikasi JKN Mobile mulai meningkat sejak peluncurannya di Bulan September. Saat ini ada 10 ribu pengguna.

“Kadang yang datang itu bilang sudah daftar di JKN Mobile, tapi real time untuk prosesnya kan per tanggal 1. Data di pusat baru sampai di kami pada tanggal itu, dan kemudian kami proses ya kurang lebih seminggu. Jadi mereka tidak sabar dan kayak kurang sreg gitu kalau nggak datang langsung ke kantor,” lanjutnya.

Perlu diketahui saat ini data dari BPJS Kesehatan Malang, jumlah PBPU dan peserta bukan pekerja tercatat 244 ribu jiwa. Mayoritas turun kelas seperti yang sudah disebutkan beralih ke fasilitas tingkat 3.

Adapun kenaikan biaya BPJS Kesehatan peserta tersebut berlaku di seluruh kelasnya. Kelas I menjadi Rp 160 ribu dari Rp 80 ribu per bulan per jiwa. Kelas II menjadi Rp 110 ribh dari Rp 51 ribu per bulan per jiwa. Kelas III menjadi Rp 42 ribu dari Rp 25,5 ribu per bulan per jiwa.

“Untuk pelayanan sebenarnya sama saja. Tenaga medis tidak akan membedakan pelayanan kelas 1, 2, dan 3. Yang beda kan hanya dari segi fasilitas seperti kamar inap begitu,” tandasnya.

Pewarta: Rida Ayu
Foto: Rida Ayu
Penyunting: Fia