Penentuan Konsep Revitalisasi Jeneberang Dinilai Gegabah

JawaPos.com – Revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan mengadopsi konsep yang diterapkan di Sungai Citarum, Jawa Barat (Jabar). Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin lantas angkat bicara.

Menurut Al Amin, pemerintah terlalu gegabah jika sudah memutuskan untuk mengadopsi konsep revitalisasi Sungai Citarum di Jeneberang. “Terlalu dini disimpulkan penanganannya. Padahal kami sendiri sudah mempunyai dan memiliki aturan yang cukup baik soal pengelolaan DAS Jeneberang,” kata Al Amin, Sabtu (2/2).

Pengelolaan DAS Jeneberang jelas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015. Khususnya soal menjaga fungsi DAS Jeneberang sebagai kawasan resapan air hingga penyediaan sumber air bersih bagi warga setempat. Perda DAS Jeneberang merupakan manifestasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2012.


Dua poin penting di dalamnya adalah DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya. “Jadi upaya-upaya itu harus dilakukan pemerintah. Dalam hal ini yang sudah dimandatkan pengelolaanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota,” terang Al Amin.

Mengadopsi konsep revitalisasi Sungai Citarum di Jeneberang secara tidak langsung mengesampingkan keabsahan perda yang sebelumnya ada. Hal lain yang mesti mejadi pertimbangan pelaksanaan revitalisasi adalah kondisi bentang alam.

“Tipilogi vegetasi atau tanaman DAS Jeneberang itu adalah akar panjang. Sebenarnya pengelolaan mendasar DAS itu sudah sangat jelas diatur dalam perda itu. Tinggal pelaksanaannya yang harusnya konsekuen oleh pemerintah,” jelas Amin.

Salah satu hal mendasar yang disebutkan dalam perda tentang tata kelola DAS Jenebarang adalah jenis vegetasi agroforestri. Yakni, sistem penggunaan lahan yang mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan. Baik secara ekonomis maupun lingkungan.

“Dengan demikian ketika agroforestri itu dilakukan, maka masyarakat juga bisa memperoleh manfaat. Misalnya, kemiri, kopi, dan beberapa lagi. Itu vegetasi yang dapat mengembalikan ali fungsi lahan sesungguhnya untuk daerah resapai air,” jelas Al Amin.

Pemerintah tak perlu susah payah mengadopsi konsep revitalisasi yang pada dasarnya tidak memungkinkan diterapkan di DAS Jeneberang. Mestinya yang dilakukan pemerintah adalah memahami seluruh isi dari perda. Kemudian diterapkan untuk memulihkan kondisi perusakan lingkungan yang cukup parah di DAS Jeneberang.

“Kami sudah mempunyai aturan yang sudah sangat cukup baik di dalam perda itu. Tinggal kemauan, konsitensi pemerintah untuk benar-benar menjalankan. Mengimplementasikan perda itu untuk penataan demi terciptanyan kondisi lingkungan yang baik,” tukas Al Amin.

Editor           : Sofyan Cahyono

Reporter      : Sahrul Ramadan