21.7 C
Malang
Sabtu, Februari 10, 2024

491 SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kekurangan Murid

 

MALANG RAYA – Kasus sekolah yang kekurangan murid terjadi tiga wilayah Malang Raya. Pemerintah Kabupaten Malang mencatat 491 sekolah negeri (SD dan SMP) yang kesulitan untuk memenuhi rombongan belajar. Sementara di Kota Malang, masalah kekurangan murid dialami SD dan SMP swasta.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang Suwadji mengungkapkan, problem kekurangan murid terbanyak dialami jenjang pendidikan dasar. Hampir 50 persen dari seluruh SD Negeri di Kabupaten malang terbelit masalah tersebut.

Dari 1.065 SD negeri di Kabupaten Malang, 468 di antaranya memiliki jumlah murid minim,” ujarnya. Yang cukup parah ada empat. Yakni SDN 3 Gadingkulon, Kecamatan Dau, yang hanya memiliki 12 murid. Lalu, SDN 5 Wonokerto, Kecamatan Bantur dengan 16 murid;  SDN 2 Jeru, Kecamatan Turen, memiliki 17 murid; dan SDN 10 Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, memiliki 22 murid.

Sementara untuk jenjang SMP negeri, dari total 97 sekolah di Kabupaten Malang, 13 di antaranya kekurangan murid. Semuanya sekolah satu atap. Dua di antaranya adalah SMPN 5 Bantur Satu Atap dengan jumlah 25 murid dan SMPN 2 Karangploso Satu Atap dengan jumlah 29 murid.

Menurut Suwadji, kurangnya jumlah siswa itu terjadi akibat berbagai hal. Namun secara umum karena masyarakat mulai lebih memilih lembaga swasta untuk menempuh pendidikan. Hal itu berkaitan juga dengan menurunnya kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. ”Adanya sistem zonasi ikut menjadi salah satu faktor sekolah negeri sepi peminat,” ungkapnya.

Karena kekurangan peserta didik, motivasi lembaga dalam melayani pendidikan menjadi menurun. Sehingga, kualitas pelayanannya pun ikut menurun. ”Sumber daya kami (Pemkab Malang) juga menjadi tidak efisien,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Untuk mengatasinya, Pemkab Malang melalui dinas pendidikan  akan memberikan stimulan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan negeri. Selanjutnya  akan dilakukan juga pembinaan serta monitoring evaluasi  untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Demi efisiensi sumber daya, Dispendik Kabupaten Malang pun akan menggabungkan atau merger sekolah yang berada dalam satu wilayah. Salah satunya SDN 2 Jeru yang akan dimerger tahun depan. ”Bagi sekolah tertentu yang memenuhi persyaratan akan dilakukan merger lembaga untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.

Baca Juga:  MTsN 6 Malang Ajak Siswa Eksperimen Air di Rumah
Mayoritas Tak Mampu Isi Kuota

Sementara itu, kasus kekurangan murid di Kota Malang terjadi sekolah-sekolah swasta, khususnya di jenjang SMP. Ada yang hanya memiliki dua murid saja. Bahkan, tahun ajaran 2022/2023 ini, ada sekolah yang tak menerima satu pun siswa baru.

Ketua MKKS SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengatakan, dari 84 SMP Swasta yang ada di Kota Malang, hanya 6 sekolah saja yang mampu memenuhi pagu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sisanya punya kekurangan siswa yang beragam.

”Ada 42 SMP swasta yang pemenuhan pagu PPDB-nya di bawah 60 persen. Bahkan ada yang sama sekali tidak menerima siswa baru. Yakni SMP Tarbiyatul Huda,” ucapnya. Rudiyanto menyebut tantangan sekolah swasta dalam meraih kepercayaan masyarakat semakin berat. Apalagi pada tahun ajaran ini ada 3 SMP Negeri baru di Kota Malang resmi beroperasi.

Salah satu sekolah yang kekurangan murid ekstrem adalah SMP Waskita Dharma Malang. Pada tahun ajaran 2022/2023, sekolah tersebut membuka kuota 50 kursi bagi peserta didik baru. Namun yang mendaftar dan akhirnya diterima hanya 2 siswa saja.

Kepala SMP Waskita Dharma Malang Yosia Mairin mengatakan, total siswa dari kelas 7 hingga 9 hanya 11 murid. ”Tahun ini kami punya 2 siswa kelas 7, 2 siswa kelas 8, dan 7 siswa kelas 9,” ucapnya.

Kekurangan murid itu pun berdampak pada banyak hal. Utamanya semakin sulit menyediakan tenaga guru yang kompeten sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Sebab, mempekerjakan guru membutuhkan ketersediaan dana untuk gaji. Sementara keberlangsungan sekolah swasta bergantung pada pembayaran uang SPP dari siswa.

Pihak sekolah memang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah, baik dari pemerintah daerah (BOSDA) maupun dari pemerintah pusat (BOSNAS). Namun besaran dana yang diterima disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Semakin sedikit murid yang dimiliki sekolah, dana yang digelontorkan juga semakin kecil.

Untuk itu, meski Yosia menjabat sebagai kepala sekolah, dia juga turut mengajar mata pelajaran di kelas. Bahkan dua mata pelajaran sekaligus, yakni IPA dan TIK. Mengajar rangkap mata pelajaran juga dilakukan guru-guru lain di SMP tersebut.

”Masalah lainnya, gaji guru di sekolah itu jauh dari kata layak. ”Paling rendah gaji yang diterima guru-guru kami ya dikisaran Rp 200 ribu dan yang paling besar Rp 700 ribu,” terangnya. Yosia mengaku maklum jika guru-gurunya juga banyak yang juga mengajar di sekolah lain untuk mendapat penghasilan yang layak.

Baca Juga:  Center of Exellence UMM Terbukti Bantu Sederet Perusahaan

Nasib serupa juga dirasakan SMP Tarbiyatul Huda. Sugeng, sang kepala sekolah mengatakan bahwa tahun ajaran 2022/2023 ini sekolahnya tak menerima siswa baru sama sekali. Sedangkan dua siswa yang terdata di kelas 8 dan 9 pun kini tersisa satu. ”Yang satu siswa kelas 8 itu sudah tidak aktif. Kata orang tuanya kerja di Kepanjen,” ucapnya.

Efek Lulusan TK Sedikit

Di Kota Batu, problem kekurangan murid terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Khususnya, SD negeri. Itu terjadi lantaran jumlah lulusan TK di kota wisata tersebut juga menurun.

Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Batu Yulianto mengatakan,  ada dua SD negeri di Kota Batu yang rombongan belajarnya terbilang minim. Yakni SDN Sisir 02 dan SDN Sisir 04. Contohnya di kelas 1 SD,  jumlah muridnya di bawah 10 orang. Padahal idealnya 28 siswa.

Di kawasan Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, memang banyak SD negeri. Mulai dari SDN Sisir 01 hingga SDN Sisir 06. Sehingga, ketika ada penerimaan siswa baru, selalu ada sekolah yang tak mendapat murid.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP-MTs swasta Windra Rizkiyana mengatakan, secara keseluruhan Kota Batu memiliki 19 SMP swasta dan 4 MTs Swasta.  Yang tergolong minim peserta didik ada 4 sekolah.  Ada yang jumlah siswanya dalam satu sekolah 33 orang, 31 orang, 14 orang, bahkan hanya 0 orang

Windra menyebut ada banyak faktor yang menyebabkan SMP Swasta tidak mendapatkan murid. ”Mulai dari turunnya jumlah lulusan SD/MI, sekolah yang kurang bersaing dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta masyarakat yang tertarik terhadap sekolah gratis,” paparnya.

Karena itu, pihaknya berharap sekolah swasta mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik. Khususnya dalam i peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Intinya, pendampingan pemerintah terhadap guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran harus terus didukung penuh,” tandasnya. (yun/dre/ifa/fat)

 

MALANG RAYA – Kasus sekolah yang kekurangan murid terjadi tiga wilayah Malang Raya. Pemerintah Kabupaten Malang mencatat 491 sekolah negeri (SD dan SMP) yang kesulitan untuk memenuhi rombongan belajar. Sementara di Kota Malang, masalah kekurangan murid dialami SD dan SMP swasta.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Malang Suwadji mengungkapkan, problem kekurangan murid terbanyak dialami jenjang pendidikan dasar. Hampir 50 persen dari seluruh SD Negeri di Kabupaten malang terbelit masalah tersebut.

Dari 1.065 SD negeri di Kabupaten Malang, 468 di antaranya memiliki jumlah murid minim,” ujarnya. Yang cukup parah ada empat. Yakni SDN 3 Gadingkulon, Kecamatan Dau, yang hanya memiliki 12 murid. Lalu, SDN 5 Wonokerto, Kecamatan Bantur dengan 16 murid;  SDN 2 Jeru, Kecamatan Turen, memiliki 17 murid; dan SDN 10 Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, memiliki 22 murid.

Sementara untuk jenjang SMP negeri, dari total 97 sekolah di Kabupaten Malang, 13 di antaranya kekurangan murid. Semuanya sekolah satu atap. Dua di antaranya adalah SMPN 5 Bantur Satu Atap dengan jumlah 25 murid dan SMPN 2 Karangploso Satu Atap dengan jumlah 29 murid.

Menurut Suwadji, kurangnya jumlah siswa itu terjadi akibat berbagai hal. Namun secara umum karena masyarakat mulai lebih memilih lembaga swasta untuk menempuh pendidikan. Hal itu berkaitan juga dengan menurunnya kualitas layanan pendidikan di sekolah tersebut. ”Adanya sistem zonasi ikut menjadi salah satu faktor sekolah negeri sepi peminat,” ungkapnya.

Karena kekurangan peserta didik, motivasi lembaga dalam melayani pendidikan menjadi menurun. Sehingga, kualitas pelayanannya pun ikut menurun. ”Sumber daya kami (Pemkab Malang) juga menjadi tidak efisien,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Untuk mengatasinya, Pemkab Malang melalui dinas pendidikan  akan memberikan stimulan bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan negeri. Selanjutnya  akan dilakukan juga pembinaan serta monitoring evaluasi  untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Demi efisiensi sumber daya, Dispendik Kabupaten Malang pun akan menggabungkan atau merger sekolah yang berada dalam satu wilayah. Salah satunya SDN 2 Jeru yang akan dimerger tahun depan. ”Bagi sekolah tertentu yang memenuhi persyaratan akan dilakukan merger lembaga untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.

Baca Juga:  Bareng PFI Malang, Santri Ponpes Bahrul Maghfiroh Melek Jurnalisme Multimedia
Mayoritas Tak Mampu Isi Kuota

Sementara itu, kasus kekurangan murid di Kota Malang terjadi sekolah-sekolah swasta, khususnya di jenjang SMP. Ada yang hanya memiliki dua murid saja. Bahkan, tahun ajaran 2022/2023 ini, ada sekolah yang tak menerima satu pun siswa baru.

Ketua MKKS SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto mengatakan, dari 84 SMP Swasta yang ada di Kota Malang, hanya 6 sekolah saja yang mampu memenuhi pagu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sisanya punya kekurangan siswa yang beragam.

”Ada 42 SMP swasta yang pemenuhan pagu PPDB-nya di bawah 60 persen. Bahkan ada yang sama sekali tidak menerima siswa baru. Yakni SMP Tarbiyatul Huda,” ucapnya. Rudiyanto menyebut tantangan sekolah swasta dalam meraih kepercayaan masyarakat semakin berat. Apalagi pada tahun ajaran ini ada 3 SMP Negeri baru di Kota Malang resmi beroperasi.

Salah satu sekolah yang kekurangan murid ekstrem adalah SMP Waskita Dharma Malang. Pada tahun ajaran 2022/2023, sekolah tersebut membuka kuota 50 kursi bagi peserta didik baru. Namun yang mendaftar dan akhirnya diterima hanya 2 siswa saja.

Kepala SMP Waskita Dharma Malang Yosia Mairin mengatakan, total siswa dari kelas 7 hingga 9 hanya 11 murid. ”Tahun ini kami punya 2 siswa kelas 7, 2 siswa kelas 8, dan 7 siswa kelas 9,” ucapnya.

Kekurangan murid itu pun berdampak pada banyak hal. Utamanya semakin sulit menyediakan tenaga guru yang kompeten sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Sebab, mempekerjakan guru membutuhkan ketersediaan dana untuk gaji. Sementara keberlangsungan sekolah swasta bergantung pada pembayaran uang SPP dari siswa.

Pihak sekolah memang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah, baik dari pemerintah daerah (BOSDA) maupun dari pemerintah pusat (BOSNAS). Namun besaran dana yang diterima disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Semakin sedikit murid yang dimiliki sekolah, dana yang digelontorkan juga semakin kecil.

Untuk itu, meski Yosia menjabat sebagai kepala sekolah, dia juga turut mengajar mata pelajaran di kelas. Bahkan dua mata pelajaran sekaligus, yakni IPA dan TIK. Mengajar rangkap mata pelajaran juga dilakukan guru-guru lain di SMP tersebut.

”Masalah lainnya, gaji guru di sekolah itu jauh dari kata layak. ”Paling rendah gaji yang diterima guru-guru kami ya dikisaran Rp 200 ribu dan yang paling besar Rp 700 ribu,” terangnya. Yosia mengaku maklum jika guru-gurunya juga banyak yang juga mengajar di sekolah lain untuk mendapat penghasilan yang layak.

Baca Juga:  Mahasiswa S1 Geografi Universitas Negeri Malang, Peraih Medali Emas ISC

Nasib serupa juga dirasakan SMP Tarbiyatul Huda. Sugeng, sang kepala sekolah mengatakan bahwa tahun ajaran 2022/2023 ini sekolahnya tak menerima siswa baru sama sekali. Sedangkan dua siswa yang terdata di kelas 8 dan 9 pun kini tersisa satu. ”Yang satu siswa kelas 8 itu sudah tidak aktif. Kata orang tuanya kerja di Kepanjen,” ucapnya.

Efek Lulusan TK Sedikit

Di Kota Batu, problem kekurangan murid terjadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Khususnya, SD negeri. Itu terjadi lantaran jumlah lulusan TK di kota wisata tersebut juga menurun.

Ketua Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kota Batu Yulianto mengatakan,  ada dua SD negeri di Kota Batu yang rombongan belajarnya terbilang minim. Yakni SDN Sisir 02 dan SDN Sisir 04. Contohnya di kelas 1 SD,  jumlah muridnya di bawah 10 orang. Padahal idealnya 28 siswa.

Di kawasan Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, memang banyak SD negeri. Mulai dari SDN Sisir 01 hingga SDN Sisir 06. Sehingga, ketika ada penerimaan siswa baru, selalu ada sekolah yang tak mendapat murid.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP-MTs swasta Windra Rizkiyana mengatakan, secara keseluruhan Kota Batu memiliki 19 SMP swasta dan 4 MTs Swasta.  Yang tergolong minim peserta didik ada 4 sekolah.  Ada yang jumlah siswanya dalam satu sekolah 33 orang, 31 orang, 14 orang, bahkan hanya 0 orang

Windra menyebut ada banyak faktor yang menyebabkan SMP Swasta tidak mendapatkan murid. ”Mulai dari turunnya jumlah lulusan SD/MI, sekolah yang kurang bersaing dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta masyarakat yang tertarik terhadap sekolah gratis,” paparnya.

Karena itu, pihaknya berharap sekolah swasta mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik. Khususnya dalam i peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Intinya, pendampingan pemerintah terhadap guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran harus terus didukung penuh,” tandasnya. (yun/dre/ifa/fat)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/