Pendidikan Dapat Plot Dana Rp 295 Miliar

KOTA BATU – Perlahan namun pasti, perhatian terhadap bidang pendidikan terus ditingkatkan Pemkot Batu. Meningkatnya plot anggaran yang disiapkan untuk tahun ini menjadi salah satu indikasinya. ”Tahun ini mendapat 25 persen (dari APBD),” terang Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Lebih detail, persentase dari APBD yang disiapkan untuk bidang pendidikan senilai 25,28 persen. Angka itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang di-plot pada angka 24,59 persen.

Sama seperti sebelum-sebelumnya, alokasi anggaran itu tetap didominasi untuk gaji perangkat pendidikan. Bila dirinci, total ada 2.000-an guru yang tersebar di 149 lembaga pendidikan. Mulai tingkat dasar hingga sekolah menengah atas (SMA). ”Ini yang saya minta pada Bu Eny (kepala Dinas Pendidikan Kota Batu) untuk dipisahkan antara gaji dan operasional,” tambah Dewanti. Dia menyatakan bila alokasi anggaran untuk urusan ditarget mampu menembus angka 20 persen dari APBD.

”Kalau bisa (diubah) di PAK, kalau tidak tahun depan (direalisasikan),” imbuhnya. Bila ditotal, tahun ini anggaran untuk bidang pendidikan berjumlah Rp 295 miliar. Lebih tepatnya Rp 295.668.258.822.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu Eny Rachyuningsih mengakui bila plot gaji perangkat pendidikan tetap mendominasi pengeluaran dana tersebut. ”Untuk (kebutuhan) gaji tenaga pendidik senilai Rp 181 miliar,” kata dia. Lebih tepatnya, yakni Rp 181.807.445.695.

Jika diperinci lagi, kebutuhan gaji untuk guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kota Batu menembus angka Rp 128 miliar per tahun. Lebih tepatnya Rp 128.968.966.695. Sementara sisanya senilai Rp 52.838.479.000 dialokasikan untuk guru non-ASN.

Baik untuk guru K2, guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT). ”Insentif guru PAUD, inklusi, penjaga sekolah, guru ngaji, semua masuk di situ (non-ASN),” lanjut Eny.

Pengeluaran untuk nongaji berada di angka Rp 46 miliar, lebih tepatnya berjumlah Rp 46.036.775.600. Dana itu bakal digunakan untuk belanja hibah biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD, sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). ”Itu (dana belanja nongaji) uangnya di Badan Keuangan Daerah (BKD), tapi yang memproses disdik,” kata Eny.

Dia menambahkan, total dana yang dikelola di internal disdik berada di angka Rp 60 miliar, lebih tepatnya Rp 60.824.037.527. ”Dana itu dijabarkan untuk enam program, mengikuti bidangnya masing-masing,” imbuhnya.

Program yang dimaksudkannya seperti pelayanan kesekretariatan, wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan, serta pembinaan kepemudaan dan olahraga. ”Total dana itu masih belum dipotong kegiatan bantuan operasional sekolah (BOS) dari, nilai Rp 14 miliar,” kata Eny. Dia mengaku belum bisa memastikan apakah 20 persen dana dari APBD bisa dialokasikan untuk operasional bidang pendidikan.

Pewarta               : Mochamad Sadheli
Copy Editor         : Amalia Safitri
Penyunting         : Bayu Mulya